Sunday, 25 August 2019

Pemkab Minut Serahkan SPPT dan DHKP PBB-P2

Spread the love

Airmadidi,KLABATNEWS-Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkotaan dan Pedesaan, kepada 10 camat dan para Lurah dan Hukumtua, Senin 13 Mei 2019, yang dilaksanakan di atrium Pemkab Minut.

SPPT dan DHKP PBB tersebut diserahkan Sekda melalui Asisten III dr Jeane Symons didampingi Plt Kaban Keuangan Petrus Macarau.

Dalam sambutannya Sekda yang dibacakan Asisten III dipaparkan sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka kewenangan serta pemanfaatan pajak daerah dan retribusi daerah sepenuhnya diserahkan kepada daerah.

“Target Pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan tahun 2019 ini ditetapkan sebesar Rp 4.800.000.000 yang terdiri dari Rp. 3.900.000.000 dan sektor perkotaan dan Rp. 900.000.000 sektor pedesaan. Ini merupakan target yang besar yang akan kita kerjakan bersama di tahun 2019 ini,” tutur Symons.

Lanjut Asisten III diingatkan supaya para camat, hukumtua, Lurah agar setelah penyerahan SPPT dan DHKP PBB-P2 ini segera menyalurkannya kepada masyarakat yang ada di daerah masing-masing agar masyarakat dapat segera menyelesaikan kewajiban membayar pajak.

“Tidak dapat kita pungkiri dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah. Sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemerintah daerah mulai dari desa, kecamatan dan pemerintah kabupaten untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara,” tutur Symons.

Lanjutnya tanggung jawab membangun daerah kita yang tercinta ini bukanlah semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, melainkan menjadi tanggung kita semua sebagai warga masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

“Kesemuanya itu dapat terwujud tidak lain karena kesadaran wajib pajak sendiri untuk melunasi kewajiban membayar pajak, yang nantinya akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan desa-desa terpencil agar mendapatkan akses mengembangkan potensi desa, membangun saluran irigasi, agar potensi pertanian, perkebunan serta perikanan dapat dikembangkan semaksimal, membangun fasilitas pendidikan agar masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang layak, pembangunan jaringan air bersih agar mereka yang daerahnya kekurangan air bersih dapat hidup dengan layak, memperbanyak sarana dan prasarana kesehatan, posyandu, puskesmas bahkan rumah sakit untuk melayani masyarakat kecil tanpa harus tanpa dikenakan biaya yang dapat membebani kehidupan mereka,” paparnya.

Sementara itu Macarau mengakui selain target, ada utang PBB yang belum diselesaikan. “Utang ini karena target tidak terpenuhi. Tahun 2018 realisasi PBB Minut mencapai 97 persen. Makanya kami imbau hukumtua dan Lurah tidak menyetor PBB secara gelondongan,” urai Macarau. (*)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *