Wednesday, 13 November 2019

Wabup RD Ikut Pembekalan Pemimpin Daerah

Spread the love

Jakarta, Klabatnewsok.com – Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi , mengikuti penyelenggaraan pembekalan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) Angkatan II Tahun 2018, pada senin 26 November.

Kegiatan ini diikuti bersama para Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wali Kota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota lainnya se- Indonesia terhitung sejak 25-28 November 2018. Dengan Tema kegiatan Pembekalan,‘’ Melalui Pembekalan Kita Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya’’.

Acara ini diawali dengan laporan oleh Kepala BPSDM Kemendagri Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd dan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Tjahjo Kumolo SH dan di hadiri oleh segenap Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemendagri.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bersama terkait fungsi Kemendagri dan membangun hubungan tata kelola Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat:

Pentingnya Sinergitas Ketua DPRD dengan Bupati/Walikota; Sinkronisasi pelaksanaan program Pemerintah Pusat dan Daerah; Keikutsertaan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memenuhi kegiatan Kementerian supaya dapat di atur dengan baik; Posisi Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; Pelaksanaan Pemerintahan Kepala Daerah perlu bangun Komunikasi dengan Forkopimda dan Tokoh-tokoh masyarakat dan Agama; Janji kampanye harus direalisasikan dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Program Daerah; Perhatikan keberadaan Organisasi Masyarakat yang ada di daerah; dan Masalah ketimpangan Sosial perlu di antisipasi bersama.

Selanjutnya Mendagri juga menekankan mengenai ancaman dan tantangan mendasar yang harus di waspadai bersama : yaitu ancaman terorisme dan radikalisme; bahaya narkoba; area rawan korupsi: perencanaan anggaran, hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang/jasa serta jual beli jabatan.

Kemudian Mendagri Menegaskan terkait pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi/Pelaksanaan Pilpres dan Legislatif, wajib disukseskan antara lain Pemerintah Daerah harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, lawan politik uang, serta pelaksanaan kampanye damai dan santun, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib Cuti Kampanye bila akan mengikuti Kampanye.

“Kesuksesan Daerah bukan hanya diukur dengan selembar kertas dari BPK, tetapi bagaimana bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Yovi

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *