Wednesday, 1 April 2020

Archive for: February 11th, 2020

Bupati VAP Resmikan Jembatan Kuwil Senilai Rp 17 Miliar

Airmadidi,KLABATNEWS-Bupati Kabupaten Minahasa Utara DR (H.C) Vonnie Anneke Panambunan STh (VAP) meresmikan jembatan Kuwil, Selasa 11 Februari 2020.

Jembatan Kuwil ini menghubungkan Desa Kawangkoan dan Desa Kuwil serta Desa Kaleosan.

Bupati Vonnie Panambunan pada kesempatan itu mengucap syukur pada Tuhan karena Jembatan Kuwil sudah diresmikan dan bisa digunakan masyarakat, karena sudah sekian lama dikerjakan akhirnya bisa digunakan. “Saya bersyukur akhirnya jembatan ini bisa selesai dan warga masyarakat sudah bisa menggunakannya, terlebih khusus untuk warga di Desa Kawangkoan, Desa Kuwil dan Kaleosan,” kata VAP.

Sementara itu kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut, Jofieta Supit menyatakan bahwa rekonstruksi jembatan Kuwil ini dengan menggunakan biayai dana hibah dari APBN. “Rekonstruksi Jembatan Kuwil ini dengan menelan anggaran senilai Rp 17.850.000.000 dari dana hibah BPBN,” kata Supit.

Selanjutnya secara resmi oleh bupati Bupati Vonnie Anneke Panambunan meresmikan, menandatangani prasasti dan menggunting pita sebagai tanda dibukanya Jembatan Kuwil sebagai penghubung Desa Kawangkoan dan Desa Kuwil serta Desa Kaleosan.

Turut hadir dalam peresmian tersebut, Kapolres Minut AKBP Grace Rahakbau SIK MSi, Sekda Minut Ir Jemmy Kuhu, asisten dan kepala-kepala SKPD dan Camat Kalawat Alexander Warbung. (*)

Bupati VAP Minta Selama Pemeriksaan BPK, SKPD Dilarang Keluar Daerah

Airmadidi,KLABATNEWS-— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melaksanakan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2019.

Mengawali pemeriksaan Bupati Minahasa Utara DR Vonnie Anneke Panambunan, S.Th bersama kepala SKPD melaksanakan tatap muka dengan BPK RI di kantor Bapelitbang Minahasa Utara, Senin 11/02/2020.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati VAP meminta seluruh kepala-kepala SKPD agar tak keluar daerah untuk sementara waktu.

“Saya ingatkan dalam Pemeriksaan keuangan oleh BPK, para pejabat tidak ada yang keluar daerah. Persiapkan hal-hal yang diminta pihak BPK, agar pemeriksaan berjalan lancar,” tegas VAP.

Bupati juga mengharapkan seluruh SKPD untuk kooperatif dalam pemeriksaan, terutama menyiapkan laporan keuangan dan semua yang berhubungan dengan pemeriksaan.

Sementara itu dari BPK Karyadi menyampaikan pemeriksaan keuangan di seluruh instansi pemerintah merupakan tugas rutin, dan dilakukan tiap tahun.

“Dengan pengontrolan ini, sangat diharapkan laporan keuangannya sehat,” terang Karyadi.

Lanjutnya, target indeks minimal 75, jika penilaian di atas itu sudah baik. Namun sering terjadi dalam pemeriksaan di lapangan pasti ada penyimpangan, tapi penyimpangan hanya kecil-kecil.

“Anggaplah kita terjangkit penyakit flue, pilek, mungkin juga penyakit panu. Penyakit ini kan tidak bikin mati. Seperti itulah, jadi masih gampang diobati, ini fungsi kontrol harus jalan dan dilakukan kontinyu,” sebut Karyadi mencontohkan.

Karyadi berharap, mengawal pengelolaan keuangan bukan hanya tugas instansi tertentu, akan tetapi tugas bersama, proaktif dikawal bersama, jaga dan diantisipasi jangan sampai terjadi korupsi.

“Kalau di Minut blum ada temuan, karena indeks pemeriksaan keuangan tahun lalu dinilai WTP,” tambah Karyadi.(*)

Pasca Pemeriksaan BPK-RI Pejabat Minahasa Tidak Boleh Keluar Sembarangan

Bupati Minahasa Ir Royke O Roring MSi menghadiri Briefing Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Prov. Sulut atas Pemeriksaan Interim LKPD Pemkab Minahasa, bertempat di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, 11/2/20.

Entry meeting pemeriksaan atas LKPD kabupaten Minahasa TA. 2019.

“Atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa, saya menyambut baik dan hangat masuknya tim pemeriksa BPK RI hari ini, untuk melakukan pemeriksaan interim LKPD Pemkab Minahasa.” Ujar Bupati ROR.

Bupati ROR berharap agar semua SKPD bisa bekerjasama, dan sudah melengkapi semua data yang ada, juga laporan pertanggungjawaban demi kelancaran pemeriksaan.

“Kalau ada rekan – rekan SKPD yang akan tugas luar daerah diharapkan berkoordinasi dengan bupati dan tim BPK selama pemeriksaan ini,” katanya.

Tujuan pemeriksaan interim atas LKPD, Pemantauan tindak lnjut, Penilaian efektifitas SPI, Penilaian kepatuhan atas peraturan uu, Pengujian substantif terbatas pada transaksi/ saldo akun – akun tertentu. Jangka waktu pemeriksaan 11 feb – 11 maret 2020.

Turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Ir. Ronald Sorongan MSi, jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, Wakil Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Nurendro Adikusumo, bersama Tim.

Yvi