Tuesday, 19 November 2019

Archive for: October 4th, 2019

Pelayanan KABOS Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa

Tondano, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa segera terapkan sistem pelayanan (KABOS) Komunikasi (melalui) Aplikasi Berbasis online (dengan) Sekolah, kata Kepala Dinas Drs Riviva Maringka, pada jumat 4 Oktober 2019 diruang kerjanya.

Sistem pelayanan KABOS ini meliputi Aplikasi Registrasi, Aplikasi Kepegawaian, Aplikasi Pengawas, Aplikasi Data Centre, dan Aplikasi CCTV Internet.

Dikatakan Kadis Riviva bahwa Aplikasi Registrasi meliputi pelayanan guru atau pegawai yang akan mengurus segala keperluan di dinas, dengan melakukan registrasi sms gate oleh sekolah, seperti untuk kepengurusan kepegawaian. Sekolah mrlakukan registrasi untuk memastikan pelayanan kapan pelayanan dilakukan di dinas, agar mempunyai kepastian dalam pengurusan dimaksud.

Kemudian Aplikasi Kepegawaian mempermudah pegawai mendapatkan data atau info kepegawaian, termasuk info kenaikan pangkat, kenaikan berkala dan pensiun.

Aplikasi Pengawas meliputi supervisi pengawas ke-sekolah sekolah dipantau lewat aplikasi, agar para pengawas benar benar melakukan kegiatan ke-sekolah sekolah.

Aplikasi Data Centre meliputi aplikasi database yang terkoneksi dalam satu data server.

Aplikasi CCTV Internet, adalah jaringan terkoneksi vidio dan audio antara dinas dan sekolah sekolah secara langsung, yang antara lain untuk mempermudah supervisi dan kontrol.

Menurut Kadis Riviva bahwa dinamakan Pelayanan KABOS, diambil dari simbolisasi ikan Kabos yang menjadi salah satu ikon ikan di DAS Tondano Minahasa, dimana ikan ini terkenal dengan kemampuan untuk bertahan hidup dia air, lumpur dan udara terbuka. Kemampuan ikan Kabos ini yang diambil filosofinya sebagai keuletan dan ketangguhan pegawai dilingkup pendidikan kabupaten Minahasa, untuk menunaikan tugas pokok dan fungsinya.

Diapun berharap Lewat pelayanan KABOS ini, maka kinerja khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, akan semakin smart, mudah, cepat dan akurat dan mengikuti perkembangan Iptek.

Yvi

Share

Dewan Nasional KEK Kunjungi Minut

Airmadidi,KLABATNEWS-Bupati Vonnie Anneke Panambunan menerima kunjungan tim Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nasional, Jumat 4 Oktober 2019 di Aula Kantor Bappelitbang.

Tim lintas kementerian datang ke Minahasa Utara dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) KEK Likupang serta tinjau lapangan lokasi KEK Likupang kawasan Tanjung Pulisan Desa arinsow Likupang Timur.

Pertemuan ini sebagai tindak lanjut pertemuan 1 Oktober 2019 di Kemenko Perekonomian di Jakarta.
Rapat koordinasi lintas kementerian dibuka bupati dan dimoderatori Aisten Pembangunan Setdakab Drs Allan Mingkid. Rapat pengharmonisan RPP KEK mendengarkan penjelasan dari tim baik dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum Dan HAM, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Pemprov Sulut, dan PT Mianahasa Permai Resort.

Usai rapat koordinasi, tim Dewan Nasional KEK melanjutkan dengan turun lapangan di Tanjung Pulisan di Pantai Pal, Pantai Pulisan dan Tanjung Pulisan, untuk bergabung dengan tim yang sudah duluan meninjau.

Selain Dewan Nasional KEK, hadir juga staf ahli bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Staf ASN.
Bupati Vonnie Anneke Panambunan berterima kasih atas kunjungan ini dan selamat datang di Minahasa Utara. “Kami berharap Rancangan Peraturan Pemerintaah (RPP) KEK cepat selesai dan menjadi Peraturan Pemerintah. Lebih cepat lebih baik," kata bupati.(*)

Share

Pemerintah Minahasa Gelar Rapat Pembahasan Revisi RTRW

Tondano, Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah menggelar rapat pembahasan laporan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa, pada Kamis 3 oktober 2019, bertempat di Wale Immanuel Koya Tondano Selatan.

Kepala Dinas PUPR Minahasa Nofry Lontaan menyampaikan maksud dari revisi RTRW Kabupaten Minahasa yaitu untuk melihat kesesuaian pembangunan dalam 5 tahun berjalan.

“Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar daerah, maka revisi RTRW diperlukan sebagai arahan zonasi dalam investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat atau dunia usaha,” paparnya.

Lontaan menambahkan bahwa revisi RTRW ini juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat berkaitan dengan pengelolaan suatu wilayah dalam pemanfaatan ruang berdasarkan aturam zonasi.

“Penataan ruang merupakan salah satu inatrumen yang dianggap strategis untuk mewadahi proses pembangunan, karena didalamnya tersirat upaya-upaya dalam aspek penanganan kelestarian lingkungan hidup, pembangunam ekonomi, pendidikan, keagamaan dan budaya serta pengembangan potensi kepariwisataan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Lontaan.

Lanjutnya, bahwa adanya perubahan zonasi pada kawasan lindung pada seperti hutan lindung, sempadan pantai, sungai dan danau, kawasan sekitar mata air, cagar alam dan suaka margasatwa, cagar budaya dan kawasan rawan bencana. Kemudian pada kawasan budidaya seperti hutan produksi terbatas, pertanian lahan basah dan kering, perukanan, pertambangan, pemukiman, industri dan pariwisata.

“Kami mengharapkan adanya masukan dalam hal perubahan zonasi pada kawasan-kawasan tersebut, sehingga dapat disesuaikan dalam revisi RTRW, termasuk adanya perencanaan pemekaran kabupaten/kota di wilayah langowan dan minahasa bagian barat,” pungkasnya.

Hadir dalam rapat ini mewakili kapolres Minahasa, Dandim Minahasa, BUMN serta instansi terkait lainnya.

Yvi

Share