Sunday, 17 November 2019

Archive for: August 5th, 2019

Wabup RD Hadiri Konsultasi Regional Pulau Sulawesi dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024

Manado, Klabatnewsok.com – Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi MM hadir dalam kegiatan Konsultasi Regional Pulau Sulawesi dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Se Sulawesi, yang dilaksanakan oleh kementrian PPN/Bappenas, di Hotel Sintesa Penisula Manado, pada Senin 5 Agustus 2019.

Dihadiri Sekretaris kementrian PPN, Sekretaris utama BAPPENAS Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O.E Kandouw, gubernur dan wakil gubernur se-Sulawesi, Para pejabat madya dan pratama kementrian PPN BAPPENAS, Para Bupati, perwakilan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat, serta tamu undangan.

Adapun Materi kegiatan yang disampaikan Dalam Rangka Penguatan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Dalam Penyusunan RPJM Tahun 2020-2024 dengan dilakukan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spesial (THIS) yang didukung dengan penganggaran berbasis program (money follows program), seperti : Tematik untuk penentuan tema-tema prioritas, Holistik untuk pencapaian prioritas nasional melalui koordinasi berbagai K/L serta pemerintah daerah, dengan intregritas antar bebagai program / kegiatan untuk mencapai prioritas nasional dan Sosialisasi dalam perencanaan kegiatan serta mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah untuk sasaran prioritas nasional.

Adapun Prinsip prinsip tersebut dapat diwujudkan dalam rangka penyusunan RPJMN 2020-2024 melalui berbagai tahapan penting, antara lain penyusunan Background Study, sebagai landasan akademis yang memotret kondisi kinerja dan tantangan pembangunan secara objektif.

Adapun pendukung lainnya dalam Rancangan Teknokratik yang dimutakhirkan menjadi Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 yang didalamnya mengadopsi dan menjabarkan Visi Misi Presiden terpilih, termasuk menampung arahan RPJMN, dengan prioritas pembangunan daerah dan target SDG sebagai komitmen global.

Dalam forum konsultasi regional ini ada 7 agenda pembangunan disampaikan, yaitu memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Mengmbangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Membangun Kebudayaan dan Revolusi Mental, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, dan meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tujuan penyelenggaraan Konsultaisi Regional ini adalah, Memberikan masukan subtantif dan terfokus pada setiap agenda pembangunan, sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 dengan menyelaraskan target dalam 7 agenda pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah per pulau besar.

Sementara dalam Penyampaian kegiatan dari Sekretaris Menteri PPN/BAPPENAS Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc, Mengatakan bahwa Konsultasi Regional ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi publik yang bertujuan untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari setiap segenap pelaku pembangunan khususnya elemen masyarakat didaerah yang diantaranya meliputi unsur pemerintahan daerah, perguruan tunggi akademis serta organisasi masyarakat sipil.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, kementerian Perencanaan pembangunan nasional BAPPENAS perlu menyiapkan penjabaran dari visi dan misi dan program presiden kedalam strategi pembangunan nasional dalam kebijakan umum program prioritas presiden serta kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal, penyusunan RPJMN 2020-2024 dilakukan melalui penguatan program yang didukung penganggaran yang tepat atau biasa disebut (money follows program), selanjutnya RPJMN daerah yang merupakan penjabaran daerah visi dan misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah perlu memperhatikan RPJM Nasional yang disusun ini.

Dalam kesempatan ini juga menyampaikan konsultasi regional wilayah sulawesi ini dihadiri oleh gubernur, bupati dan walikota serta sekda propinsi, kepala bappeda propinsi kabupaten kota dan se regional propinsi, perwakilan organisasi.

Dalam Sambutan Wakil Gubernur Sulawesi Utara sekaligus membuka acara kegiatan Konsultasi Regional Pulau Sulawesi dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Se Sulawesi, menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Menteri PPN/BAPPENAS Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc untuk kesekian kalinya melaksanakan kegiatan ini di Sulawesi Utara.

“Masalah kesenjangan baik kesenjangan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan kemiskinan, kesenjangan menciptakan lapangan pekerjaan yang belum merata, cara pandang kita tentang pembangunan infrastruktur antar kabupaten dan provinsi se-sulawesi perlu menjadi perhatian,” ujarnya.

Setelah selesai paparan tentang Target ekonomi makro pembangunan per Pulau, Arah Pembangunan per Pulau, dan Strategi Pendanaan oleh para Deputi Kementerian PPN /Bappenas kemudian di lanjudkan dengan Pembahasan per Desk yaitu Desk 1 : Infrastruktur, Desk 2 : SDM dan Revolusi Mental, dan Desk 3 : Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Polhuhankam.

YVI

Share

Pemerintah Minahasa Finalisasi Penyelenggaraan Kegiatan Dalam Rangka HUT RI

Tondano, Klabatnewsok.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar rapat Pemantapan seluruh rangkaian kegiatan HUT Proklamasi RI ke 74, pada senin 5 Agustus 2019 bertempat diruang Kerja Wakil Bupati Minahasa

Rapat dipimpin langsung oleh ketua harian panitia Hut Proklamasi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr Denny Mangala MSi.

Mangala Pun bersyukur Kepada Tuhan dapat menggelar rapat ini,” Rapat saat ini kita akan memfinalkan seluruh kegiatan HUT Proklamasi RI ke 74 tahun. Dengan membahas seluruh kegiatan HUT Proklamasi RI ke 74 tahun dengan detail, agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Mengakhiri rapat beliau menyampaikan untuk hasil rapat akan dilaporkan secara tertulis kepada bapak Bupati Ir Royke O Roring MSi dan Wakil Bupati Robby Dondokambey SSi.

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr Denny Mangala MSi, dari Lapas, Kodim, Polres, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kasat Pol PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pekerjaan umum, Kepala bagian Tup dan Keuangan, Kepala bagian Kesra, Kepala bagian pemerintahan umum, kasubag acara dan tamu pada bagian Humas dan Protokol, kasubag bagian umum.

YVI

Share

Pemerintah Minahasa Gelar Sosialisasi Tata Naskah Dinas

Tondano, Klabatnewsok.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Sosialisasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, pada Senin 5 Agustus 2019, bertempat ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa

Dihadiri dan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry R. Korengkeng, SH, MSi, Asisten Administrasi Umum Sekdakab Minahasa Frits Muntu, S.Sos selaku Narasumber, Kepala Bagian TUP dan Keuangan Setdakab Minahasa Lona Wattie, S.STP, Peserta kegiatan dari Tiap OPD dan kecamatan Se-Tondano Raya.

Dalam Sambutan Bupati Minahasa yang disampaikan Sekda Korengkeng, mengatakan dalam dunia birokrasi pemerintahan Daerah dihadapkan pada pekerjaan pekerjaan yang selalu berkaitan dengan naskah dinas, baik itu membuat surat, mengarsipkan surat dan lain lainnya sehingga didapatkan administrasi naskah dinas yang baik.

Lanjutnya, ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan di lingkungan Instansi pemerintah. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum.

“Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas.Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas.”

“Media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Tata naskah dinas sangat penting untuk pelaksanaan tugas. Tata naskah dinas ialah kumpulan ketentuan yang bersifat normatif, mengatur sifat dan tata laku serta menjadi pedoman dalam komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis.”

“Untuk membuat tata naskah dinas harus teliti, jelas, singkat dan padat, logis dan meyakinkan. Atau sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dengan harapan tidak akan menimbulkan permasalahan yang pada Gilirannya berpengaruh pada kinerja suatu organisasi atau menimbulkan penilaian masyarakat yang kurang baik.”

“Apabila administrasi naskah dinas sudah baik, maka diharapkan dapat mendukung Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai maksud tersebut maka perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah.”

“Sejak dikeluarkan peraturan Bupati tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa masih di dapati perangkat daerah yang belum melaksanakan tata naskah dinas sesuai peraturan yang berlaku, tidak sesuai dengan materi dan format yang telah ditentukan.”

“Oleh sebab itu, pelaksanaan sosialisasi saat ini merupakan salah upaya yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan administrasi di pemerintah Kabupaten Minahasa karena administrasi merupakan jantung sekaligus urat nadi jalannya pemerintahan demi mewujudkan pelayanan administrasi yang tertib, terkendali dan terkoordinasi.”

” Untuk itu kepada para peserta diharapkan agar mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan baik agar materi yang diberikan dapat dipahami Dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di Instansi masing masing.” Pungkasnya.

YVI

Share

Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Terhadap Ranperda Perubahan APBD 2019

Tondano, Klabatnewsok.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam rangka pembicaraan Tingkat II Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda),Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019, pada senin 5 Agustus, bertempat diruang Sidang DPRD Minahasa.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung SH, dilanjutkan dengan Tanggapan Pendapat akhir oleh 5 Fraksi DPRD Kabupaten Minahasa.

Dalam pendapat akhir, 5 Fraksi menyetujui dan menerima Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa, Tahun Anggaran 2019 dengan berbagai catatan, dengan harapan dapat ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Catatannya diantaranya, seperti memaksimalkan pelayanan ke masyarakat, ketersediaan obat obatan, pendanaan pelaksanaan Pemilihan Hukum, kegiatan membantu kegiatan layak anak agar dapat diperoleh predikat kabupaten layak anak, penggunaan anggaran yang dapat dirasakan masyarakat sekaligus memperhatikan hasil reses. Juga Penggunan dana dengan efisien dan tidak menyalahi aturan

Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Berita acara dewan dan pemerintah kabupaten oleh Sekretaris Dewan Minahasa Siby Sengke SSos MAP, yang mengatakan, bahwa Dewan Kabupaten Minahasa menyetujui APBD Perubahan, menerima dengan baik penyesuaian dengan catatan. Kemudian Sekwan merinci anggaran yang telah disetujui.

Sementara dalam Sambutan Bupati Minahasa yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng SH MSi, mengucap syukur Kepada Tuhan dan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan telah mengagendakan rapat ini.

“Kiranya tahapan pembicaraan tingkat II terhadap Ranperda tentang APBD-P tahun anggaran 2019 hingga penetapan APBDP tahun 2019 boleh terlaksana dengan baik.”

“Aspek kebijakan perubahan APBD tahun anggaran 2019 tetap mengacu pada nota kesepakatan mengenai kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2019, dan prioritas plafon anggaran sementara. Perubahan anggaran ini bukan merupakan perubahan terhadap kebijakan anggaran yang merupakan telah disepakati, tetapi lebih merupakan penguatan, terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.”

Adapun ringkasan perubahan APBD Tahun anggaran 2019, sebagai berikut : Pendapatan Daerah, ditetapkan sebesar Rp.1.338.561.277.934. yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.107.465.799.926, dana perimbangan sebersar Rp.931.948.805.008, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.299.146.673.000.

Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp.1.414.637.057 412, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 862.321.305.958, belanja langsung sebesar Rp.552.452.751.454. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 85.075.779.478, dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.9.000.000.000.

Diakhir sambutannya Sekda Korengkeng menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat yang telah melakukan pembahasan terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019, sehingga boleh di tetapkan pada hari ini untuk di setujui berasama menjadi peraturan daerah.

Rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng SH .Si, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung SH, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Kapolsek Toulimambot IPTU Arie Hasan, Kasi Intel Kodim 1302 Minahasa Kapten Inf Donny Lumenta, Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.

(Advertorial)

Share