Saturday, 19 October 2019

Archive for: June 28th, 2019

Penguatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Minahasa

Tondano, Klabatnewsok.com – Bupati Minahasa diwakili Sekda Kabupaten Minahasa Jefry R Korengkeng SH MSi membuka secara resmi kegiatan penguatan kelembagaan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), pada Kamis 27 Juni 2019 di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.

Kegiatan ini dihadiri dari Kanwil Hukum dan Ham Sulut yakni Kepala Bidang HAM Reba Paputungan SIP MSi, dari Biro Hukum Setda Prov Sulut yakni Kepala Sub Bagian Pemajuan HAM, Kepala Bag Hukum Setda Kab Minahasa Willem Nainggolan SH MM, Moderator Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Marshall Sumampouw SH MSi serta para peserta yakni utusan Dinas Badan kantor dan masyarakat sekitar 100 orang.

Dalam sambutan Bupati Minahasa yang disampaikan oleh Sekda Kabupaten Minahasa Jefry R Korengkeng menaikkan puji dan syukur karna atas perkenanan Tuhan sehingga kita dapar menghadiri Kegiatan Penguatan Kelembagaan pelaksanaan RANHAM tahun 2019 di Kabupaten Minahasa dan apresiasi kepada Bagian Hukum SetdaKab Minahasa sebagai penyelenggara.

“Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia bersifat universal dan langgeng, karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Artinya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dgn undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, tetapi juga perlindungan dan penegakan HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara terutama Pemerintah dan diperlukan partisipasi masyarakat.”

” Hal ini sejalan dengan Visi Minahasa yakni, terwujudnya Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera maka pemerintah Kabupaten Minahasa senantiasa berupaya untuk mewujudkan Minahasa peduli HAM. Untuk itu Pemerintah Kab Minahasa memiliki komitmen terhadap pemenuhan 10 hak dasar manusia yang menjadi hak individu bagi setiap masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan yang dikaitkan dengan 4 bidang utama yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi kerakyatan.”

” Jadi dalam hal ini, pemahaman tentang HAM harus mampu dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada HAM.”

“RANHAM 2015-2019 generasi IV telah ditetapkan oleh Presiden RI melalui Peraturan Presiden No 75 tahun 2015 pada 22 Juni 2015. Ini merupakan lanjutan dari RANHAM generasi I (1998-2003), Generasi II (2004-2009), dan generasi III (2010-2014).”

Adapun dokumen RANHAM 2015-2019 bertujuan untuk mendorong politik HAM negara, untuk melaksanakan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia dan mendorong para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdi pada masyarakat dengan berorientasi pada HAM serta membangun kerja sama yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan civil society dalam upaya pamajuan HAM.

“Harapannya akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam implementasi RANHAM dibandingkan dengan yang terdahulu dan tidak akan mempengaruhi kecepatan pencapaian dan kualitas output / outcome.”
Selain melibatkan PemDa, PerPres ini juga memberi peluang bagi keterlibatan dan peran serta masyarakat, sejak tahap, penyusunan pelaksanan pamantauan dan evaluasi, dan kedepannya berbagai perumusan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD agar dapat melibatkan peran serta aktif masyarakat.”

“Untuk itu saya berharap, Jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa harus memiliki komitmen kuat untuk mengadopsi dokumen RANHAM periode 2015-2019 ini ke dalam rencana kerja dan rencana strategisnya masing-masing dan diimplementasikan dalam layanan masyarakat”

YVI

Share

Wabup RD Hadiri BBGRM XVI, Gubernur OD Programkan Peningkatan Harga Kopra

Bolmong, Klabatnewsok.com – Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi bersama Wakil Ketua TP-PKK Martina Lengkong mengikuti acara puncak kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, bertempat di Alun-alun Molibagu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada Kamis 27 Juni 2019.

Dalam Sambutan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE, Mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah bersedia menjadi tuan rumah kegiatan BBGRM XVI tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.

“Semangat gotong royong ini harus kita kobarkan terus dalam semangat bernegara berbangsa agar supaya Sulut tetap damai, tentram, rukun dan ini menjadi kebanggaan bagi kita dan inilah yg mendorong perekonomian Sulawesi Utara terus naik karena banyak yang mau datang ke Sulawesi Utara.”

Pemerintah provinsi semntara membuat program dalam rangka meningkatkan harga kopra. Setiap daerah akan mendapat unit produksi minyak kelapa, rumah produksi dan alat-alat, harga unit produksi kisaran 300 juta

“Mari kita mengajak masyarakat hidup rukun serta bahu membahu untuk menjaga, memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berbagai bagian dalam sistem budaya bangsa secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat integritas sosial masyarakat di desa kelurahan serta memperkokoh NKRI”

“Mari kita bekerja bersama-sama membawa sulut kedepan untuk menjadi sulut lebih hebat maju dan tangguh agar supaya sulut menjadi pintu gerbang di indonesia wilayah pasifik.” Pungkasnya.

YVI

Share