Thursday, 19 September 2019

Archive for: June 2019

Robby Dondokambey Calon Tunggal Ketua DPC PDIP, Roy Roring Ucapkan Selamat

Tondano, Klabatnewsok.com – Ucapan selamat bagi sosok Robby Dondokambey SSi (RD) terus berdatangan setelah forum Rapat Kerja Cabang (Rakercab) sepakat mengusulkan dirinya sebagai nominator tunggal pemegang jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Minahasa periode selanjutnya.

RD diusulkan melalui proses aklamasi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP di Kabupaten Minahasa yang hadir dalam pelaksanaan Rakercab di Wale Imanuel Koya Tondano, pada Jumat (28/6).

Atas kepercayaan tersebut, RD yang saat ini menjabat Wakil Bupati Minahasa pun kebanjiran ucapan selamat. Salah satunya disampaikan Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi.

“Atas nama pribadi dan keluarga serta tentunya jajaran Pemkab Minahasa mengucapkan banyak selamat untuk Pak Wakil Bupati Robby Dondokambey yang kini telah dipercayakan sebagai calon tunggal Ketua DPC PDIP Minahasa,” ungkapnya.

Diketahui, Rakercab ini merupakan forum pengumpulan aspirasi pengurus dan anggota PDIP di masing-masing kabupaten dan kota. Salah satunya aspirasi dari PAC di tiap kecamatan untuk mengusulkan nama calon Ketua DPC.

“Secara aklamasi forum hanya mengusulkan atau menentukan satu nama yaitu pak RD sebagai ketua DPC PDIP Minahasa. Jadi secara de facto hari ini pak RD sudah sebagai ketua cabang, tinggal menunggu penetapan SK dan sebagainya,” papar Wakil Ketua DPD Janes Parengkuan usai Rakercab.

Parengkuan menambahkan bahwa untuk struktur kepengurusan partai akan disusun bulan depan. “Kabinet DPC Minahasa akan disusun 17 juli pada Rakerja Cabang di Manado,” jelasnya.

Selain mengusulkan pengurus DPC Minahasa, rakecab ini juga ikut mengusulkan masing-masing satu nama untuk Ketua Umum dan juga Ketua DPD PDIP Sulut. “Kami sepakat membawa satu nama untuk ketua DPD, yaitu pak Olly Dondokambey dan ketua umum ibu Megawati Sukarno Putri,” terang Parengkuan.

Selanjutnya hasil usulan itu akan dibawa dalam Rakerda DPD di kantor partai di Manado, untuk selanjutnya dibawa ke pertemuan tingkat pusat. “Kongres partai PDIP sedianya berlangsung pada 8 Agustus. Jadwalnya dipercepat karena saat ini PDIP juga fokus dalam rangka persiapan menghadapi Pilkada serentak, termasuk di Sulut,” pungkasnya.

YVI

Share

Minahasa Kebagian Pembangunan 300 Unit Rumah dan 300 unit peningkatan Kualitas

Minahasa, Klabatnewsok.com – Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring M.Si Tak henti henti melakukan Lobi di tingkat kementerian, kali ini Bupati Mengunjungi Kantor Kementrian PUPR, Guna memacu pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur di kabupaten Minahasa, pada Jumat (28/6)2019

Kebijakan dan upaya Bupati dan Wakil Bupati Minahasa untuk mewujudkan masyarakat kian sejahtera dan hebat mendapat apresiasi dan pujian. Meskipun baru sembilan bulan kepemimpinan R3D menjadi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tapi sejumlah program yang diusulkan di kementerian dalam beberapa bulan terakhir ini telah mendapat persetujuan.

Ketika bertemu dengan Kasubdit Fasilitasi Pendataan dan Verikasi pada Dirjen Penyediaan Perumahan, Rubiyo, Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring M.Si mendapat penjelasan bahwa Minahasa di akhir tahun 2019 ini telah mendapat alokasi dana 600 unit rumah Yaitu, 300 unit pembangunan rumah baru dan 300 unit untuk peningkatan kualitas.

“Sudah disetujui usulan Bupati Minahasa. Saya minta untuk tahun anggaran 2020 segera diusulkan. Kami akan bantu Minahasa,” ungkap Rubiyo yang didampingi Kasubdit Monitoring dan Evaluasi, Hery P dan Kasubdit Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan, Niken B.

Sementara itu Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring M.Si menyampaikan terimakasih. Bupati juga menyampaikan usulan program rumah susun khusus nelayan dan petani di Kecamatan Mandolang dan Tombariri. Bupati Royke Roring didampingi Staf Khusus Adi Palit.

YVI

Share

Penguatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Minahasa

Tondano, Klabatnewsok.com – Bupati Minahasa diwakili Sekda Kabupaten Minahasa Jefry R Korengkeng SH MSi membuka secara resmi kegiatan penguatan kelembagaan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), pada Kamis 27 Juni 2019 di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.

Kegiatan ini dihadiri dari Kanwil Hukum dan Ham Sulut yakni Kepala Bidang HAM Reba Paputungan SIP MSi, dari Biro Hukum Setda Prov Sulut yakni Kepala Sub Bagian Pemajuan HAM, Kepala Bag Hukum Setda Kab Minahasa Willem Nainggolan SH MM, Moderator Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Marshall Sumampouw SH MSi serta para peserta yakni utusan Dinas Badan kantor dan masyarakat sekitar 100 orang.

Dalam sambutan Bupati Minahasa yang disampaikan oleh Sekda Kabupaten Minahasa Jefry R Korengkeng menaikkan puji dan syukur karna atas perkenanan Tuhan sehingga kita dapar menghadiri Kegiatan Penguatan Kelembagaan pelaksanaan RANHAM tahun 2019 di Kabupaten Minahasa dan apresiasi kepada Bagian Hukum SetdaKab Minahasa sebagai penyelenggara.

“Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia bersifat universal dan langgeng, karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Artinya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dgn undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, tetapi juga perlindungan dan penegakan HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara terutama Pemerintah dan diperlukan partisipasi masyarakat.”

” Hal ini sejalan dengan Visi Minahasa yakni, terwujudnya Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera maka pemerintah Kabupaten Minahasa senantiasa berupaya untuk mewujudkan Minahasa peduli HAM. Untuk itu Pemerintah Kab Minahasa memiliki komitmen terhadap pemenuhan 10 hak dasar manusia yang menjadi hak individu bagi setiap masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan yang dikaitkan dengan 4 bidang utama yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi kerakyatan.”

” Jadi dalam hal ini, pemahaman tentang HAM harus mampu dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada HAM.”

“RANHAM 2015-2019 generasi IV telah ditetapkan oleh Presiden RI melalui Peraturan Presiden No 75 tahun 2015 pada 22 Juni 2015. Ini merupakan lanjutan dari RANHAM generasi I (1998-2003), Generasi II (2004-2009), dan generasi III (2010-2014).”

Adapun dokumen RANHAM 2015-2019 bertujuan untuk mendorong politik HAM negara, untuk melaksanakan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia dan mendorong para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdi pada masyarakat dengan berorientasi pada HAM serta membangun kerja sama yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan civil society dalam upaya pamajuan HAM.

“Harapannya akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam implementasi RANHAM dibandingkan dengan yang terdahulu dan tidak akan mempengaruhi kecepatan pencapaian dan kualitas output / outcome.”
Selain melibatkan PemDa, PerPres ini juga memberi peluang bagi keterlibatan dan peran serta masyarakat, sejak tahap, penyusunan pelaksanan pamantauan dan evaluasi, dan kedepannya berbagai perumusan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD agar dapat melibatkan peran serta aktif masyarakat.”

“Untuk itu saya berharap, Jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa harus memiliki komitmen kuat untuk mengadopsi dokumen RANHAM periode 2015-2019 ini ke dalam rencana kerja dan rencana strategisnya masing-masing dan diimplementasikan dalam layanan masyarakat”

YVI

Share

Wabup RD Hadiri BBGRM XVI, Gubernur OD Programkan Peningkatan Harga Kopra

Bolmong, Klabatnewsok.com – Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi bersama Wakil Ketua TP-PKK Martina Lengkong mengikuti acara puncak kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, bertempat di Alun-alun Molibagu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada Kamis 27 Juni 2019.

Dalam Sambutan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE, Mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah bersedia menjadi tuan rumah kegiatan BBGRM XVI tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.

“Semangat gotong royong ini harus kita kobarkan terus dalam semangat bernegara berbangsa agar supaya Sulut tetap damai, tentram, rukun dan ini menjadi kebanggaan bagi kita dan inilah yg mendorong perekonomian Sulawesi Utara terus naik karena banyak yang mau datang ke Sulawesi Utara.”

Pemerintah provinsi semntara membuat program dalam rangka meningkatkan harga kopra. Setiap daerah akan mendapat unit produksi minyak kelapa, rumah produksi dan alat-alat, harga unit produksi kisaran 300 juta

“Mari kita mengajak masyarakat hidup rukun serta bahu membahu untuk menjaga, memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berbagai bagian dalam sistem budaya bangsa secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat integritas sosial masyarakat di desa kelurahan serta memperkokoh NKRI”

“Mari kita bekerja bersama-sama membawa sulut kedepan untuk menjadi sulut lebih hebat maju dan tangguh agar supaya sulut menjadi pintu gerbang di indonesia wilayah pasifik.” Pungkasnya.

YVI

Share

Pemerintah Minahasa Gelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penanggulangan Kemiskinan

Tondano, Klabatnewsok.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Koordinasi Dalam Rangka Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019, pada Rabu 26 Juni 2019, bertempat diruang Rapat Bappelitbangda

Dihadiri Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi,Narasumber Ibu Dosen DR Een Walewangko,SE MSi, dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Dalam laporan Kepala bidang sosial dan budaya
Ibu Yeni Manorek menyampaikan, bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbatasan kesempatan masyarakat untuk mengakses sumber daya yang sebenarnya dapat berfungsi untuk menghasilkan income (pendapatan),seperti keterbatasan modal dan asset untuk usaha dan keterbatasan akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana,kesehatan.

Maksud kegiatan ini adalah sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di kabupaten minahasa dimaksudkan untuk penyelarasan seluruh program dan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan tahun 2019-2023 dan tujuan rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi seluruh program yang sudah dan sementara dilaksanakan serta memberi masukan untuk kegiatan di tahun yang akan datang.

Dalam Sambutan Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya,sehingga sehingga rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di kabupaten minahasa dapat berlangsung.

“Penyelenggaraan rapat koordinasi saat ini adalah salah satu upaya pemerintah kabupaten minahasa dalam penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan pembangunan secara berkesinambungan khususnya di kabupaten minahasa dalam pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Yang Maju Dalam Ekonomi dan Budaya,Berdaulat Adil dan Sejahtera.” Katanya.

Lanjutnya bahwa Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi serta mensinergikan program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2019-2023 di kabupaten minahasa.

“Berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan diantaranya bantuan pangan non tunai (BPNT), program revitalisasi rumah tinggal layak huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu, kartu indonesia sehat (KIS), kartu indonesia pintar (KIP) dan masih banyak lagi program yang berfaliasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Bupati RD berharap peran setiap organisasi perangkat daerah mampu memantapkan peran masing masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga akan terjalin jaringan koordinasi secara sinergis pada setiap tingkatan.

Adapum Materi Narasumber : Keputusan menteri sosial nomor 32/HUK/2016 tentang penanggulangan kemiskinan dengan 6 Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan : yaitu Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas Pendidikan, Kualitas Kesehatan, Kualitas Ketenagakerjaan, Kualitas Kependudukan, serta Kualitas Hidup Yang Layak

YVI

Share

Pemerintah Minahasa Gelar Rapat Penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBDP

Tondano, Pemerintah Kabupaten Minahasa melaksanakan Rapat Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBDP Kabupaten Minahasa, pada Selasa, 25 Juni 2019 di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.

Dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng SH, M.Si, Kepala Badan Bappelitbangda Kabupaten Minahasa Drs. Hanes Donal Wagey, MBA, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Seluruh peserta kegiatan.

Sambutan Bupati Minahasa yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng SH MSi, mengajak untuk bersyukur karena kita dapat terkumpul di tempat ini untuk melaksanakan rapat.

“Rapat ini menindaklanjuti rapat sebelumnya yang dilaksanakan di Hotel mercure mengingat Kabupaten Minahasa akan menerapkan e-planning, dan rapat ini membahas tentang tata cara dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk APBDP 2019 dan APBD 2020.”

“Rancangan kebijakan umum anggaran memuat kondisi umum ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian nya.”

” Sedangkan prioritas plafon anggaran sementara memuat, penentuan skala prioritas Pembangunan Daerah, penentuan skala prioritas program masing-masing urusan, dan penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.”

YVI

Share

Pemkab Minahasa Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah

Tondano, Klabatnewsok.com – Bupati Minahasa diwakili Asisten 1 DR Denny Mangala MSi Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah di Kabupaten Minahasa tahun 2019 untuk Kecamatan Kombi, Lembean Timur, dan Eris yang dilaksanakan di Kantor Camat Kombi, pad Selasa 25 Juni 2019.

Dr Denny Mangala MSi mewakili Bupati dan juga sebagai narasumber, juga narasumber dari BPN Minahasa yakni Kepala Seksi Hubungan Hukum Harianto Aritonang SE SH, Kepala Bagian Infrastruktur Drs Oswald J Kanter sebagai penyelenggara, Camat Kombi Dra Meitha Aguw, Camat Lembean Timur Carlo Wagey SH, Camat Eris Deidy A Tumarar SE, Moderator Revly O Moningka SSTP MAP, para Hukum Tua dan 1 perangkat Desa dari 3 Kecamatan sebagai peserta sosialisasi.

Dalam laporannya Kepala Bagian Infrastruktur menyampaikan dasar pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah yakni dasar UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, program Pemerintah tentang pembangunan sistem pendaftaran tanah di Kab Minahasa Tahun 2019, dan program kegiatan bagian infrastruktur setdakab Minahasa.

Maksud kegiatan yakni tersedianya informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah desa mengenai tata cara pendaftaran tanah yg sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tujuan kegiatan yakni terselenggaranya sistem pendaftaran tanah di Kabupaten Minahasa sebagai dasar dari perwujudan tertib administrasi di Bidang Pertanahan.

Asisten 1 menyampaikan sambutan Bupati Minahasa sekaligus juga memberikan materi untuk peserta diawali dengan rasa syukur atas kesempatan bisa bersama dalam kegiatan ini karna Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah salah satu program strategis Pemerintah yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan teratur meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah baik desa maupun kelurahan.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan bahwasanya pemerintah Kabupaten Minahasa sangat mendukung program PTSL karna sesuai SK Bersama 3 Menteri tentang PTSL dimana memerintahkan kepada pemerintah Kabupaten untuk ikut mempercepat proses PTSL ini, disisi lain juga masih banyak masyarakat di Kabupaten Minahasa yang belum memiliki surat tanah, sehingga terkadang hal tersebut memicu masalah yang berujung pada konflik hukum.”

Hukum tua diundang mengikuti kegiatan ini dengan harapan hukum tua akan tahu dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

“Orang Tua dulu saling percaya dan beda dengan sekarang banyak terjadi persoalan tanah karna tiap hari terjadi perubahan. Penduduk terus bertambah dan meningkat setiap tahun otomatis kebutuhan akan lahan makin bertambah. Pertama yang dibutuhkan adalah lahan pemukiman, makanya hutan cepat jadi rumah-rumah, demikian juga tuntutan ekonomi yang membuat hutan jadi kebun.” Jelasnya.

“Hutan mulai dibabat. Evaluasi yang dilakukan didapati setiap tahun kepemilikan tanah ganda dan keduanya tidak memiliki dokumen yang sah dan ujungnya di Pengadilan.”

“Setelah ditelusuri tanah tidak jelas dan tidak ada reser tanah. Karna itu perlu ada pengukuran tanah dan mem
PTSL dilakukan dengan memperjatikan dimana wilayah kepolisian supaya tidak tumpang tindih. Harus clear supaya tidak terjadi persoalan.”

“Manfaatkan moment program ini untuk direspon oleh masyarakat. Biaya untuk max 350 ribu termasuk pengukuran.”

“Kemudian menyangkut transaksi harus pelajari riwayat tanah. Sehingga tidak muncul persoalan secara hukum, karna itu sebelum transaksi jangan lupa dipelajari riwayat tanah itu.”

Di akhir sambutan dan materinya Asisten 1 menyampaikan kepada seluruh peserta untuk mengikuti penjelasan tekhnis dari Narasumber BPN dengan seksama.

YVI

Share