Saturday, 24 August 2019

Archive for: May 29th, 2019

Pemkab Minut Siapkan Rp1,4 M untuk Gaji Guru Honor Sekolah Negeri

Kepala Dinas Pendidikan Minut Bernadeth Longdong SPd MPd.

AIRMADIDI – Pemkab Minahasa Utara telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar untuk membayar gaji guru honorer TK, SD dan SMP negeri awal Juni 2019. Jumlah tersebut untuk pembayaran gaji guru honorer selama 4 bulan.

“Pembayaran akan diberikan kepada guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Untuk gaji honor bagi sekolah swasta sudah tidak ada lagi,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Minut Bernadeth Longdong SPd MPd, Selasa (28/05) kemarin.

Lanjut Londong, pencairan ini memang ada sedikit terlambat karena adanya verifikasi faktual (vervak) dan validasi data. Ini karena pendataan wajib dilaksanakan agar tidak menyalahi aturan. “Akan diusahakan pencairannya pada awal bulan depan karena ini masih dalam tahap verifikasi,” ungkapnya.

Diakui Longdong, pada tahun ini, Pemkab Minut telah menganggarkan dana sebesar Rp4,2 miliar bagi gaji guru honorer. Setiap guru honorer mendapatkam gaji sebesar Rp1 juta tiap bulannya. “Guru honorer yang terdata sebanyak 350 orang. Turun dibandingkan tahun kemarin yang mencapai 680 guru honorer karena sudah termasuk guru honorer yang mengajar di sekolah swasta,” tutup Longdong.(*)

Share

Tuntutan PSU dari Golkar Minut Ditolak

Suasana sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu di kantor Bawaslu Minut, Senin (27/05).

AIRMADIDI – Tuntutan Partai Golkar Minahasa Utara agar KPU Minahasa Utara melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) tak dikabulkan Bawaslu. Hal ini berdasarkan sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang digelar di kantor Bawaslu Minut, Senin (27/05).

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang terdiri ketua Bawaslu Minut Simon Awuy SH dan Komisioner Bawaslu Minut Divisi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Rocky Ambar SH LLM menilai dari tujuh dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan Golkar Minut sebagai dasar tuntutan PSU, lima di antaranya tak ditemukan adanya pelanggaran.

“Memang sempat ada kekeliruan tapi langsung dikoreksi saat itu juga. Sehingga tak ada lagi pelanggaran administras karena sudah langsung diperbaiki. Ini berbeda jika ada pelanggaran administrasi tapi tetap dibiarkan oleh penyelenggara pemilu,” terang Ambar kepada media ini, Selasa (28/05).

Terkait laporan adanya pemilih tak terdaftar di DPT dan DPTb tapi bisa tetap memilih meski punya KTP luar seperti yang terjadi di TPS 20 Desa Mapanget, Ambar mengatakan gugatan Golkar ke KPU Minut adalah salah alamat karena pelaku adalah KPPS.

Meski demikian Bawaslu memutuskan KPU Minut secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas tata cara dan prosedur pengangkatan anggota KPPS TPS 8 Desa Mapanget. Dijelaskan Ambar, pengangkatan anggota KPPS dilakukan tepat 17 April pagi atau hari-H pemilu.

“Ada berkas yang harus dilengkapi tapi tak dilakukan,. Jadi ada kesalahan prosedur yang dilakukan KPU. Karena berdasarkan PerKPU nomor 3 dan PerKPU nomor 36 tentang pengangkatan KPPS, pengangkatan dapat dilakukan dengan SK KPU. Walau yang tandatangani SK itu ketua KPPS tapi pengangkatan berdasarkan SK KPU. Jadi ini yang menghubungkan dengan KPU,” ujar Ambar.

Terpisah, komisioner KPU Minut Hendra Lumanauw MA mengatakan pihaknya menghormati dan menghargai putusan Bawaslu Minut. “Kita berterima kasih dan menghormati putusan dan juga menghargai semua pelapor termasuk dari partai. Tentunya kita akan melakukan rapat internal terhadap putusan tersebut,” kunci Lumanauw.(*)

Share

VAP Lantik Penjabat Kumtua Kema 1 dan Kema 2

Asisten I mengambil janji Julius Roos (penjabat hukum tua Kema 1) dan Ibrahim Mingkid (penjabat hukum tua Kema 2).

AIRMADIDI – Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan melantik dua penjabat (Pj.) hukum tua Desa Kema 1 dan Desa Kema 2 Kecamatan Kema, Selasa (28/05) kemarin.
Pelantikan dilangsungkan di aula kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Asisten I bidang administrasi pemerintahan dr. Jane Symons MKes mewakili bupati didampingi Kadis Sosial dan PMD Boby Najoan SH dan camat Kema Vilma Anthonie SH MH. Kedua penjabat hukum tua tersebut masing-masing Julius Roos (penjabat hukum tua Kema 1) dan Ibrahim Mingkid (penjabat hukum tua Kema 2). Mereka dilantik berdasarkan SK bupati nomor 168 tahun 2019 tentang pengangkatan penjabat hukum tua Kema 1 dan SK bupati nomor 169 tentang pengangkatan penjabat hukum tua Kema 2.
Dalam sambutan yang dibacakan Asisten I, bupati mengatakan pelantikan Penjabat Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Utara merupakan momentum penting dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat serta untuk mengokohkan eksistensi Pemerintah yang ada di desa.
“Saya mengingatkan kepada saudara- saudara bahwa pelantikan ini bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan sebagai tonggak awal untuk berbakti dan mengabdi kepada desa demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memfasilitasi pemilihan Hukum Tua Definitif. Sehubungan dengan itu, saya sangat mengharapkan saudara – saudara untuk senantiasa mengembangkan pola kerja yang profesional dan punya semangat juang yang tinggi,” ujar bupati.(*)

Asisten I mengambil janji Julius Roos (penjabat hukum tua Kema 1) dan Ibrahim Mingkid (penjabat hukum tua Kema 2).

Share

Hari ini Tol Manado-Bitung Dibuka untuk Umum

MANADO-Kabar gembira bagi masyarakat Sulawesi Utara (Sulut). Pasalnya, Jalan Tol Manado-Bitung seksi Airmadidi-Manembo-nembo sepanjang 18,2 kilometer akan dibuka fungsional Rabu 29 Mei 2019 hari ini mulai pukul 13.00 WITA.

Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen mengatakan, pembukaan sementara atau fungsional ini dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan balik libur Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

“Pembukaan fungsional satu arah ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan golongan I. Untuk arah Manado ke Bitung dibuka sejak 29 Mei hingga 6 Juni 2019. Sedangkan untuk arah Bitung ke Manado berlaku sejak 7 hingga 11 Juni 2019,” beber Silangen saat memimpin rapat koordinasi persiapan operasional Tol Manado Bitung di Ruang WOC Kantor Gubernur, Selasa (28/5/2019) sore kemarin.

Lanjut Silangen, fungsional Tol Manado-Bitung berlaku mulai pukul 08.00-17.00 WITA pada setiap harinya dan kecepatan kendaraan tidak boleh melampaui 60 kilometer per jam untuk menghindari kecelakaan lalu lintas.

Menariknya, Silangen menyebut keberhasilan lobi Gubernur Olly Dondokambey ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menjadi kunci dibalik pembukaan fungsional jalan tol pertama di Sulut yang memiliki panjang 39,9 kilometer ini.

“Fungsional Tol Manado-Bitung ini karena lobi bapak gubernur ke menteri,” tandas Silangen.

Lebih jauh, Silangen juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Sulut, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV Sulawesi Utara dan Gorontalo, PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) dan instansi terkait lainnya yang ikut mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2019. (*)

Share

Pemerintah Minahasa Laksanakan Ibadah Penghiburan Dirumah Duka Koba-Ruru

Manado, Klabatnewsok.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa melaksanakan ibadah penghiburgan di Rumah duka Keluarga Koba-Ruru atas meninggalnya Almarhumah Henny Koba-Ruru yang merupakan kakak terkasih dari Wakil Bupati Minahasa Bapak Robby Dondokambey SSi, pada Rabu 29 Mei 2019 di Kelurahan Paal Dua.

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng SH, M.Si dalam sambutan mengucapkan atas nama pribadi dan keluarga serta Pemerintah Kabupaten Minahasa Bupati Minahasa Ir. Royke O. Roring, M.Si (Kel. Roring Lumanauw) menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Almarhumah ibu Henny Koba Ruru yang juga kakak Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE.

“Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ibadah penghiburan dipimpin Pdt, Geovani Rorora, STh. Usai ibadah, Clay Donddokambey atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Share

Puluhan Milyar Disiapkan Bangun Infrastruktur Kabupaten Minahasa dari Dinas PUPR

Tondano, Klabatnewsok.com – Nofry Lontaan ST, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Minahasa, mengatakan bahwa pada tahun 2019, untuk pembangunan infrastruktur disiapkan puluhan milyar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Lontaan saat ditemui dikantornya pada selasa 28 Mei 2019 dikantornya, menurutnya pembangunan ini termasuk dengan pembangunan sejumlah ruas jalan yang ada di Kabupaten Minahasa.

Untuk itu Dinas PUPR untuk tahun 2019 ini mengalokasikan anggaran sebesar 51.627.759.000 Rupiah guna pembangunan infrastruktur.

Diapun menjelaskan bahwa Anggaran sebesar 51.6 Miliar Rupiah ini diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk jalan sebesar Rp 19,4 Miliar, Dana Alokasi Umum Rp.12,3 Miliar, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 9,2 Miliar, selanjutnya, DAK irigasi sebesar Rp 3 Miliar, DAK air minum sebesar Rp 2,5, DAK air minum reguler Rp 1,5 Miliar, Selain itu, ada juga sanitasi penugasan Rp 2,6 sanitasi reguler Rp 650 juta,

Masih menurut Lontaan, bahwa saat ini sudah ada beberapa paket di lelang dan lainnya sementara diinput data ke sistem untuk proses lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE) Kabupaten Minahasa.

Dengan adanya Pembangunan Infrastruktur ini, dibawah Kepemimpinan Bupati Minahasa Ir Royke O Roring MSi dan Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi, Pemerintah pun berharap dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan dapat menjadikan Minahasa lebih baik kedepan.

YVI

Share