Thursday, 23 May 2019

Archive for: March 5th, 2019

Asisten 1 Minut Buka Rakor Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan

Airmadidi,KLABATNEWS-Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Vino Dondokambey mewakili Bupati Vonnie Anneke Panambunan, membuka kegiatan rapat koordinasi (rakor) Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Rabu 5 Maret 2019 di Aula Bappelitbang Minahasa Utara.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulut Ir Djemi Gagola MSi ME memberikan penjelasan kondisi daerah perbatasan Sulut termasuk di Minahasa Utara salah satunya Pulau Mantehage sebagai pulau terluar perbatasan.

Sekretaris Daerah Ir Jemmy H. Kuhu, MA ikut memberikan materi mengenai pengembangan daerah perbatasan khususnya di Minahasa Utara.
Dalan rapat koordinasi itu, keberadaan Pulau Mantehage merupakan satu-satunya pulau terluar di Minut, banyak diangkat soal keberadaannya. Baik sarana prasarana infrastrukur, kesehatan, pendidikan, listrik, telekomunikasi dan lainnya yang butuh perhatian serius dan mendesak, untuk menjadi kawasan garda terdepan yang tidak tertinggal. “Pulau terluar akan menjadi prioritas penanganan pembangunannya sebagai kawasan daerah terluar dan daerah perbatasan. Pemda akan mengusulkan berbagai kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat lewat dana APBN dan juga dana APBD Provinsi untuk sama kolaborasi membangun kawasan perbatasan,” kata Sekda Ir Jemmy H. Kuhu, MA.(*)

Share

BKPP Minut Gelar Diklat PIM III

Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Utara Jefry Senduk, Sekda Minut Ir Jemmy Hengky Kuhu MA, Kepala BKPP Minut Styvi Watupgonoh SIP foto bersama dengan 28 peserta Diklat PIM III.

Kalawat,KLABATNEWS-Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar latihan Pendidikan Ilmu Kepemimpinan (PIM) 3 Selasa (5/3) di Aula Integritas Kantor BPSDM Sulut Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat Minut.

Diklat ini dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Provinsi Sulut Ir Jefry Senduk yang sekaligus juga menjadi pemateri bagi peserta selain widyaswara. Senduk dalam arahannya mengatakan saat ini Badan Diklat telah berubah nomenklaturnya sejak 1 Januari 2019 menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di mana juga akan diikuti oleh penyesuaian-penyesuaian kediklatan yang akan diputuskan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Lembaga Administrasi Negara sebagai Pembina kediklatan. Diklat PIM ini akan berubah namanya menjadi Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi pejabat administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi pejabat pengawas dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional untuk pejabat pimpinan tinggi.
“Pim III ini merupakan tingkatan medium yang menggunakan pola kemitraan, dimana ini merupakan diklat yang pertama di tahun 2019,” ujar Senduk.

Senduk mengajak para peserta yang berjumlah 28 orang yang merupakan pejabat eselon III di Minut untuk mengikuti diklat dengan serius. Dirinya tidak ingin mengambil keputusan yang tidak populer oleh karena tidak disiplinnya peserta dalam mengikuti diklat.

“Anda telah menjadi peserta, dengan demikian telah menjadi tanggung jawab kami agar peserta mendapatkan hasil yang terbaik. Karena menurut standart kami 9 jam tidak hadir dalam mengikuti diklat maka kami terpaksa mengembalikan saudara ke instansi masing-masing,” tandas Senduk.

Sementara itu, Sekda Minut Ir Jemmy Hengky Kuhu mewakili Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan STh mengingatkan para peserta dalam mengikuti diklat agar menghasilkan proyek perubahan yang dapat diandalkan untuk diterapkan di instansi masing-masing.

“Peserta diharapkan untuk dapat selalu terbuka terhadap inovasi, amat terlebih inovasi yang mengandung teknologi yang semakin mendominasi setiap aspek. Amat terlebih peserta diklat harus membuat proyek perubahan yang di dalamnya harus mengandung inovasi yang bermanfaat bagi sistim kerja yang ada,” tukas Sekda Kuhu.

Lanjut Kuhu, Diklat ini hanya sekadar pemenuhan syarat suatu jabatan melainkan yang dibutuhkan adalah kualitas dan kompetensi dari pejabat yang memiliki perilaku yang taat, bermoral dan sadar akan tanggung jawab terhadap pekerjaan sebagai pelayan publik.

Terpisah, Kaban BKPP Minut Styvi Watupongoh mengatakan tujuan dilaksanakannya Diklat PIM III ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan secara struktural yang akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas di instansi masing-masing.

“Diklat ini mengandung kompetensi visioner yakni kemampuan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan strategis untuk menangani isu nasional strategis dan untuk meningkatkan kinerja instansi melalui ketetapan visi atau arahan,” tukas Watupongoh didampingi Sekretaris BKPP Donald Tintingon.

Menurut informasi yang diterima dari BKPP Minut, Diklat ini akan berlangsung selama 3 bulan dengan sistim on-off.
“Lamanya Diklat berlangsung hingga awal Juni dengan sistim on-off, yakni dua minggu masuk dan satu minggu keluar atau kembali ke instansi masing-masing,” tukas Sekretaris BKPP Donald Tintingon.

Penyematan tanda peserta diwakili oleh dua orang peserta, yang masing-masing disematkan oleh Kepala BPSDM Ir Jefry Senduk dan Sekda Minut Ir Jemmy H Kuhu MA.

Hadir juga dalam pembukaan Diklat PIM III ini, Widyaswara (pengajar), Kabid Pembinaan dan Disiplin Asryadi Lalompoh SSTP MSi, Kabid Mutasi dan Kepangkatan Henry A SH serta jajaran staf BKPP.(*)

Share

Wabup RD Buka Sosialisasi Kesetaraan Gender

Tondano, Klabatnewsok.com – Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi membuka Sosialisasi terkait Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Minahasa, pada Selasa 5 Maret 2019 di ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa

Dalam sambutan Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi, mengatakan, Diskriminasi berdasarkan Gender dan Pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak masih terjadi sampai saat ini pada seluruh aspek kehidupan di dunia.

Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan Gender dan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap Anak.

Kesetaraan Gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dengan demikian mempromosikan kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat baik perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup.

Berbagai Kebijakan telah ditetapkan untuk mendorong peningkatan kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik dipusat maupun di daerah-daerah, termasuk dikabupaten Minahasa, baik melalui instansi terkait, TP-PKK, Dharma Wanita, maupun oleh organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk didalamnya Bhayangkari, Persit dan Organisasi Keagamaan yang tentunya sudah memiliki program sendiri yang telah dirancang untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Melalui kegiatan ini beliau berharap mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dikabupaten Minahasa.

” Diucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia membagi ilmu dengan para peserta sosialisasi. Kiranya kegiatan ini juga mampu membangun sinergitas antara seluruh instansi terkait termasuk forkopimda, organisasi kemasyarakatan dan pemerhati perempuan dan anak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan.” Pungkasnya.

Dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Dra. Fenny Ch. M. Roring-Lumanauw, SIP, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Martina Dondokambey-Lengkong, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Minahasa Seeve Korengkeng-Warouw, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Minahasa Dr Denny Mangala MSi, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Dayu Slamet Raharjo, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Minahasa S Debby Bukara, SE, MSi, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibumlinmas setdakab Minahasa Katrina Maith, SPd, Pengurus dan anggota TP-PKK, Pengurus dan Anggota DWP, Pengurus dan Anggota Persit Kodim 1302 Minahasa, Pengurus dan Anggota Bhayangkari Polres Minahasa, Unsur Masyarakat, serta seluruh ASN perempuan Pemkab Minahasa.

Pada kegiatan ini Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa sebagai narasumber dan Memberikan Materi Tentang Peranan TP-PKK dalam Program Perlindungan dan Pemenuhan hak anak di Kabupaten Minahasa, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa juga sebagai Narasumber dan memberikan Materi Tentang Upaya TP-PKK dalam mendorong kesetaraan Gender di Kabupaten Minahasa, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Minahasa sebagai Narasumber memberikan Materi Tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan.

YVI

Share