Monday, 25 March 2019

Archive for: March 4th, 2019

Dinas Perhubungan Minut Sosialisasi Pengadaan Lahan Kantor

Kadis Perhubungan Minut Drs Aldrin Posumah MSi didampingi Sekretaris Dinas Maxi Pinontoan bersama Jaksa TP4D Christian Singal SH, Camat Airmadidi Alexander Warbung SIP, Lurah Airmadidi Atas Altje Kamuh serta pemilik lahan Adrian Dondokambey saat melakukan sosialisasi di lokasi lahan Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi.

Airmadidi,KLABATNEWS-Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar sosialisasi pengadaan lahan untuk pembangunan kantor Dinas Perhubungan Senin (4/3) di Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan VI Kecamatan Airmadidi samping kiri hutan kenangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut melalui Dinas Perhubungan berencana akan membeli lahan seluas 11.800 dari Adrian Dondokambey warga Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara. Menurut rencana, lahan ini akan digunakan untuk pembangunan kantor Dinas Perhubungan yang baru. Pembebasan lahan ini diketahui dilakukan Pemkab Minut karena lahan kantor yang lama akan digunakan untuk pembangunan pintu jalan tol Manado-Minut-Bitung.

Hadir dalam sosialisasi Kadis Perhubungan Minut Drs Aldrin Posumah MSi, Sekretaris Dinas Perhubungan Maxi Pinontoan, Camat Airmadidi Alexander Warbung SIP, Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kejari Minut (TP4D) Christian Singal SH, Lurah Airmadidi Atas Altje Kamuh, pemilik lahan Adrian Dondokambey serta seluruh perangkat kelurahan Airmadidi Atas.

Terkait hal ini, Kadis Perhubungan Drs Aldrin Posumah MSi mengatakan, Pemkab Minut akan membeli lahan seluas 11.800 meter persegi yang terletak di samping kiri lokasi hutan kenangan untuk dibangun perkantoran Dinas Perhubungan Minut. Untuk itu, sesuai aturan, sebelumnya harus diadakan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk pengumuman yang akan ditempel di kantor Lurah Airmadidi Atas dan Kantor Camat Airmadidi.

“Sosialisasi ini penting dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan undang-undang, dimana, setelah sosialisasi ini diberikan kesempatan kepada warga masyarakat apabila ada keberatan silakan mengajukannya secara tertulis ke kantor Lurah Airmadidi Atas, Kantor Camat Airmadidi atau di Kantor Dinas Perhubungan jalan Worang Bypass. Pengajuan keberatan dapat diajukan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak pengumuman dan sosialisasi diadakan. Silahkan lihat pengumumannya di kantor Lurah Airmadidi Atas dan kantor Camat Airmadidi,” terang Posumah.

Lanjutnya dalam sosialisasi ini pihaknya sengaja melibatkan TP4D dari Kejaksaan Minut agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembebasan lahan ini.
“Pihak Kejaksaan Minut yang merupakan TP4D sengaja diundang untuk mendampingi kami dalam proses sosialisasi sehingga bisa berjalan sesuai dengan tahapan,” tambah Posumah.

Menurut informasi yang didapat, plafon pembebasan lahan ini diperkirakan sebesar 4.8 miliar, namun hal ini tentunya akan menunggu keputusan tim aprasial yang akan menentukan harga dengan pihak pemilik lahan Adrian Dondokambey selaku penjual.
“Diperkirakan plafon anggaran yang disediakan sekira 4.8 miliar rupiah, namun demikian hal ini harus menunggu penetapan dari tim aprasial,” ujar Robert Mandagie selaku PPK.
Terpisah anggota TP4K Christian Singal dari Kejari Minut mengaku mengapresiasi langkah sosialisasi yang ditempuh oleh Dinas Perhubungan.
“Apresiasi kami sampaikan kepada Dishub Minut yang sudah menggelar tahapan sosialisasi ini dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk Kejari Minut. Tahapan sosialisasi ini akan berlangsung 7 hari, apabila tidak ada yang keberatan dapat dilanjutkan ke tahapan penilaian dari aprasial, kemudian dapat dilakukan pembayaran ke pihak penjual. Hal ini mutlak dilakukan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2015 perubahan ke-4 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum,” jelas Singal.

Sedangkan Camat Airmadidi Alexander Warbung SIP yang ikut hadir berharap dengan sosialisasi ini kiranya warga dapat menerima informasi yang benar dan proaktif dalam membantu pemerintah terkait rencana pembebasan lahan untuk pembangunan kantor Dinas Perhubungan ini.

“Kami mohon bantuan warga, sekiranya ada keberatan, silahkan diajukan kepada pemerintah Kelurahan Airmadidi atas ataupun ke Kecamatan Airmadidi. Keberatan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas dan bukti yang cukup,” tukas Warbung didampingi Lurah Airmadidi atas Altje Kamuh.

Dalam pantauan, pengukuran tanah ini melibatkan semua pihak terkait. Terlihat sebagian wilayah hutan kenangan masuk dalam lahan yang diukur sehingga luas tanah hutan kenangan sebagian terpotong.(*)

Share

Pemerintah Minahasa Bangun Zona Integritas Bersama Kejaksaan

Tondano, Klabatnewsok.com – Bupati Minahasa Ir Royke O Roring menghadiri Pencanangan Dan Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Minahasa Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani pada
Senin 4 Maret 2019 di kantor Kejaksaan Negeri Minahasa.

Dihadiri juga oleh Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung SH. Kajari Minahasa Rakhmat Budiman SH MKn, Dandim 1302 Minahasa Letkol (INF) Slamet Raharjo SSos MSi, Kapolres Minahasa AKBP Denny Situmorang SIK, Ketua Pengadilan Negeri Tondano ST. Iko Sudjatmiko SH, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tomohon Tjahja Rediantana SH MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Koengkeng SH MSi, Asisten Pemerintaha Dan Kesra DR.Denny Mangala,MSi. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah SulutGo Cabang Tondano Erwin Kuhon Pimpinan PT BRI Cabang Tondano Muhamad Taswin T Manager PT PLN Pembangkit Dan Penyaluran Sulawesi Albert Tujuwale.

Dalam Sambutan Kejari Minahasa, mengatakan, Komitmen dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan memeberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang santun.

Bahwa jajaran kejaksaan negeri Minahasa tidak dapat bergerak sendiri dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya di kabupaten minahasa , namun harus terkait baik jajaran kepolisian, pengadilan dan pemerintah daerah agar mampu tercipta Whole Of Goverment yang memberikan manfaat bagi masyarakat kabupaten Minahasa.

” Kami beserta seluruh jajaran di lingkungan kejaksaan negeri Minahasa menyatukan tekad dalam mewujudkan komitmen untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dengan membangun zona integritas sesuai dengan peraturan menpan RB nomor 52/2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah, hal tersebut meliputi enam area perubahan bidang manajemen, perubahan penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayan publik.” Katanya.

Sementara dalam Sambutan Bupati Minahasa, mengajak semua untuk bersyukur dapat mengikuti agenda penting dan strategis yakni pencabangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan kejaksaan negeri Minahasa.

” ini adalah sebagai salah satu langkah preventif dalam upaya pencegahan aparat peradilan agar tidak terjerat dalam kasus pindana. Program ini juga sebagai upaya meningkatkan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta dalam rangka melayani masyarakat secara tepat dan profesional, dengan tidak menyalahgunakan wewenang yang diembannya.” Katanya.

Program ini kiranya dapat meliputi manajemen perubahan, peningkatan, komitmen tepat waktu serta transparansi organisasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintgrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Terkait evaluasi akuntabilitas kinerja, diharapkan dengan adanya tim evaluasi dari pusat tidak membuat kita tertekan, karena evaluasi ini di titik beratkan kepada evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja.
Hal ini mengingatkan bahwa kinerja dipengaruhi oleh begitu banyak faktor yang relevan.

Bupati minahasa juga mengapresiasi kepada jajaran kejaksaan negeri minahasa karena beromitmen untuk menciptakan zona integritas, semoga kepadanya sinergitas antara pemerintah kabupaten minahasa dan kejaksaan negeri minahasa dapat kita tinggalkan bersama.

YVI

Share

Pemkab Minahasa Terima SPT Tahunan, Tanda Tangan Kerjasama BPJS, dan BPJS Ketenagakerjaan

Tondano, Klabatnewsok.com – Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi memimpin apel awal bulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, dirangkaikan dengan penyerahan tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan penyerahan palakat dari kepala KPP Pratama Bitung kepada pemerintah, pada 4 Maret 2019.

Selain itu juga, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Universal Health Coverage (UHC) dan penyerahan piagam penghargaan UHC untuk Kabupaten Minahasa oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano kepada Pemkab Minahasa dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkab minahasa dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Penyelengaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi hukum tua, perangkat desa, Tenaga Harian Lepas (THL) dan pimpinan agama.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan penandatanganan perjanjian antara Pemkab Minahasa dengan BPJS Kesehatan dalam program UHC merupakan bukti nyata dari program pemerintah yang dilakukan untuk memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Minahasa yang masuk dalam golongan miskin atau tidak mampu.

Selain itu juga bupati mengingatkan, Pemkab Minahasa telah menyelesaikan dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan telah mendapat persetujuan dari DPRD, saat ini telah memasuki proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan berharap perangkat daerah langsung menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.

Demikian juga halnya dengan pelaksanaan penyerahan SPT Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi Tahun Pajak 2018 dalam rangka pekan panutan SPT tahunan merupakan kewajiban semua warga masyarakat Indonesia. “Saya berharap agar seluruh jajaran Pemkab Minahasa dapat melaksanakan kewajiban ini,” tandasnya.

Bupati juga menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar melengkapi data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keteranban Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah dan Laporan Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 sembari mengimbau seluruh jajaran untuk mensosialisasikan tahapan pemilihan umum yang akan di laksanakan pada 17 April 2019 demi kesuksesan pesta demokrasi di Indonesia.

Bupati pun kembali mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk disiplin dan taat aturan terutama dalam masalah kehadiran juga dalam melayani masyarakat agar supaya tidak arogan. Selanjutnya, diserahkan santunan duka lewat BPJS Ketenagakerjaan bagi aparat desa maupun tokoh agama yang meninggal dunia sebesar Rp. 24 juta.

Hadir dalam apel tersebut, Forkompimda Minahasa, Asisten Deputi Direksi BPJS Kesehatan Suluttenggo Malut, Daniar Hasyim Dahlan, SE,MM.Ak, Kepala BPJS Kesehatan Tondano, Donny Jembar Saefuddin, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tondano, Tri Chandra Kartika, Kepala Kantor KPP Pratama Bitung, Marasi Napitupulu dan Sekretaris Daerah, Jeffry Korengkeng, SH, MSi dan para asisten serta jajaran Pemkab Minahasa.

YVI

Share