Sunday, 15 September 2019

Archive for: January 22nd, 2019

Dibuka Gubernur OD, Sidang Tahunan KGPM Bergulir

Minahasa, Klabatnewsok.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE Resmi Membuka Sidang Tahunan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) tahun 2019, pada Selasa 22 Januari berlokasi di Gereja KGPM Sidang “Imanuel” Ampreng Langowan Wilayah XIV meliputi wilayah Tompaso, Langowan, Eris.

Dalam Laporan dan Prakata oleh Bupati Minahasa Ir Royke O Roring MSi yang juga sebagai Ketua Umum Panitia Sidang Tahunan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) tahun 2019, mengatakan bahwa dirinya dipercayakan sebagai Ketua Panitia pada 6 bulan yang lalu.

” Persiapan sangat singkat tapi karena topangan dari Gubernur serta Pemerintah Minahasa sehingga boleh berjalan dengan baik. Peserta diperkirakan mencapai 700 orang namun yang mendaftar sampai saat ini sekitar 545 orang. Pelaksanaan Sidang dimulai tanggal 22 Januari sampai dengan 25 Januari 2019.” Katanya.

Kapasitas sebagai Bupati Minahasa, ROR Juga melaporkan bahwa program-program yang sudah dan akan dilakukan pemerintah Kabupaten Minahasa, diantaranya program yang sudah dilaksanakan ada pemberian BPJS 100% kepada masyarakat minahasa untuk kelas 3, pemberian dana duka sebesar Rp 2.500.000.

Juga melaksanakan pencatatan perkawinan dan langsung memberikan Kartu Keluarga dan KTP yang baru bagi Kedua mempelai, serta pemberian insentif kepada tokoh-tokoh agama. Dan di tahun 2019 ini akan memberikan bantuan seragam, sepatu dan tas kepada anak-anak yang akan masuk sekolah baik SD maupun SMP.

Pemerintah Minahasa juga berupaya untuk memberikan akte kelahiran kepada anak-anak yang baru lahir. Bupati ROR berterima kasih juga kepada Gubernur dan Pemerintah Sulawesi Utara yang sudah memberikan bantuan kepada 216 rumah ibadah di Kabupaten Minahasa, ini merupakan bentuk sinergritas antara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Sambutan Ketua Umum PP KGPM Gembala Fetrisia Y. Aling MTh meminta untuk memberi warna dengan kebersamaan dengan gereja-gereja lainnya dalam kebersamaan oikumene.

“Kita harus memakai hikmat sehingga materi yang kita rumuskan selanjutnya kita dapat mengambil keputusan-keputusan untuk dijalankan kedepan, dia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa yang sangat membantu dalam pelaksanaan sidang kali ini.

Sambutan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Indonesia Pendeta Dr Gomar Gultom menyampaikan kepada Pemerintaj Provinsi Sulawesi Utara Khususnya Kabupaten Minahasa merupakan contoh daerah yang toleran.

” Sejarah menunjukan kita betapa pentingnya persidangan sinode. Karena melalui persidangan ini kita dapat mendengarkan pendapat-pendapat dari orang lain dan kita dapat bersama-sama menjalankannya untuk menuju arah yang sama.” Katanya.

Sementara dalam Sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, mengajak semua untuk bersyukur karena dapat terkumpul bersama-sama,” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat berterima kasih atas peran gereja sehingga menghantar provinsi Sulawesi Utara sebagai Provinsi yang memiliki toleransi yang tinggi dan juga peran aktif gereja yang bersinergi bersama pemerintah dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan serta berperan aktif ditenga-tengah masyarakat dalam melayani masyarakat.” Katanya.

Gubernur pun meminta semua untuk menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik. Juga meminta untuk tetap terus menjaga ketentraman yang ada di daerah Sulut.

Pada kesempatan ini, juga dilakukan penyerahan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1 milyar rupiah, dan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Minahasa sebesar 200 juta rupiah, serta bantuan Gubernur OD untuk Renovasi Gereja sebesar 150 juta rupiah

Hadir juga pada kesempatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng SH MSi, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dra Adriana Dondokambey MSi, Ketua Majelis Gembala KGPM Gbl. Tedius K. Batasina STh, Ketua Umum PP KGPM Gbl. Fetrisia Y. Aling, M.Th, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Indonesia Pdt Gomar Gultom, Sekretaris Umum Panitia selaku Ketua PMS Sidang KGPM Imanuel Ampreng Gbl Teddy Lendoh STh, Kapolres Minahasa AKBP Denny Situmorang SIK, Kepala Kementrian Agama Kabupaten Minahasa Sonya Mongkau SE. Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, FKUB Kabupaten Minahasa dan Peserta Sidang.

Y,

Share

Bawaslu Gelar Rakor Bersama Pemkab Minut, Kepolisian dan Peserta Pemilu 2019 dalam Penertiban ATK

Airmadidi,KLABATNEWSOK.com

BADAN pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Kepolisian dan Peserta Pemilu dalam rangka penertiban alat peraga kampanye (APK) pemilu 2019 di kantor KPU Minut, Selasa (22/01).

Rapat dipimpin oleh Koordinator Bidang Kemasyarakatan, Hukum dan HAM Rahman Ismail didampingi Komisioner KPU Hendra Lumanaw dan Kapolres Minut AKBP Alfrits Patiwael SIK MH dihadiri Ketua Bawaslu Minut Simon Awuy, Roky Ambar (koordinator divisi hukum dan penindakan), Kasatpol PP Drs Sem Tirajoh, Panwaslu kecamatan, para pimpinan partai.

Dikatakan Rahman Ismail , tujuan rakor tersebut digelar adalah guna memberikan pemahaman, terkait teknis pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap ketentuan pemasangan APK, Melakukan kerjasama pengawasan dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan terkait mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu 2019.

“Sebagaimana amanat Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 23 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa KPU memfasilitasi metode tersebut sesuai dengan kemampuan anggaran negara yang bersumber dari APBN,” ucapnya.

“Dalam pengawasan penetapan lokasi pemasangan APK bertujuan untuk memastikan kepatuhan penyelenggara pemilu (KPU) terhadap peraturan perundang-undangan. Bahwa lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye lokasinya telah ditetapkan melalui Keputusan KPU. Tetapi terdapat larangan bahwa Alat Peraga Kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. sedangkan, dalam menetapkan lokasi pemasangan APK kampanye, KPU telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), tentunya dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Bahkan sambung Ismail, pemasangan APK pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.

“Sehingga, Peserta Pemilu perlu memahami ketentuan ini, dan mematuhi aturan menurunkan APK paling lambat satu hari sebelum hari Pemungutan Suara. Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi fokus kegiatan Kampanye yang harus diawasi oleh Pengawas Pemilu, karena terdapat potensi rawan pelanggaran. Pengawas Pemilu dituntut untuk mampu memetakan potensi rawan pelanggaran tersebut. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Minut memandang perlu melaksanakan kegiatan rapat koordinasi itu, pasalnya, sebagai upaya sinergitas dalam pengawasan tahapan kampanye pada Pemilu 2019 nanti,” tandasnya.

Disisi lain pada media viralberita.net, dikatakan Ismail terkait penertiban diserahkan kepada kepolisian, satuan polisi pamong praja, dari bawaslu hanya merekomendasikan apa yang dilarang dan melanggar, pihak yang berwenang yang menertibkan. (eby)

Share

KPU Minut Lantik 57 Relawan Demokrasi Pemilu 2019 Minahasa Utara

Minut,KLABATNEWSOK.com–Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Minahasa Utara (Minut) Stela Runtu melantik dan memberikan bimbingan teknis Relawan Demokrasi dalam pemilihan umum tahun 2019 di RM Tentoden Kolongan, Kecamatan Kalawat Minahasa utara, Selasa (22/01).

Ketua KPU Minut Stela Runtu dalam sambutannya mengatakan, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengadakan kegiatan pembentukan relawan demokrasi, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat menggunakan hak pilih, sehingga tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemilihan umum dapat meningkat.

“Saya mewakili teman-teman mengucapkan kepada teman-teman semua selamat karena telah lulus dalam seleksi. Saudara-saudara yang terpilih kiranya dapat membuktikan bahwa saudara-saudara untuk layak terpilih sebagai relawan demokrasi. Bagaimana teman-teman akan turun ke masyarakat sesuai dengan bidang basis masing-masing, tapi juga jangan terpaku pada basis masing-masing. Karena di mana kita tinggal di situ juga ada basis masyarakat, jadi di mana yang orang boleh masuk dan bersosialisasi di tempat itu,” ucap Runtu.

Selain itu, Komisioner KPU Minut Robi Manopo Devisi Hukum juga menyampaikan, relawan demokrasi memiliki peran yang sangat besar sebagai Mitra komisi pemilihan umum dalam rangka melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2019. “Tahapan Pemilu 2019 yaitu meningkatkan kualitas demokrasi, partisipasi masyarakat dan meningkatkan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia,” kata Manopo.

Sementara itu, Hendra Lumanaw Komisioner KPU Minut Devisi Komisioner KPU Minut Sosialisasi, Parmas dan SDM menyampaikan, relawan demokrasi menjadi bagian dari pada penyelenggara pemilu, adalah bagian dari pada Komisi Pemilihan Umum khusus yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. “Oleh sebab itu kami berharap sangat kita dapat mampu menjalankan semua tugas-tugas ini dengan memperhatikan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya,” tutur Lumanauw.

Ketua KPU Stella Runtu melantik 57 relawan dari 11 basis yaitu, Basis keagamaan, Basis Komunitas, Basis Perempuan, Basis Keluarga, Basis Warga net, Basis Marginal, Basis Pemula, Basis Kebutuhan Kusus, Basis Bisabilitas, Basis Pemilih Muda, Basis Relawan Demokrasi.

Kegiatan pelantikan dihadiri, Charles Worotitjan (Sek KPU), Darul Halim ( Komisioner KPU Minut),Hendra Lumanaw ( Komisioner KPU Minut sosialisasi, Parmas dan SDM), Meidy (Hubmas KPU Minut ), Dikson Lahope (Ketua Divisi Perencanaan, Program dan data KPU Minut ), Roby Manopo (komisioner KPU), Salman Jaelani ( Pwk KPU Prov Sulut) dan para relawan demokrasi.(eby)

Share