Sunday, 8 December 2019

Archive for: November 27th, 2018

VAP Buka Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Kalawat,KLABATNEWSOK.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui inspektorat Minut menggelar sosialisasi reformasi birokrasi dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur sipil negara (LHKASN) dilaksanakan di Hotel Sutan Raja, Watutumou 2, Kecamatan Kalawat, Selasa 27/11/2018.

Kegiatan ini dibuka Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan (VAP), dalam sambutannya bupati mengatakan, melalui sosialisasi ini akan menciptakan birokrasi pemerintahan di Minahasa Utara yang profesional, efektif dan efisien, dan bebas KKN sebagaimana tujuan reformasi birokrasi.

“Saya mengharapkan para peserta dapat mengikuti kegiatan sosialiasasi ini dengan baik agar birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara semakim hari semakin baik,” kata bupati.

Narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini yakni Naptalina Sipayung SH MAP Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III, Herlin Sukmawati Sekertaris Pimpinan pada Deputi RB dan Fungsional umum tertentu (Fungwas) menyampaikan bahwa kewajiban para Pegawai Negeri Sipil untuk lebih transparan terhadap harta kekayaan yang dimiliki sebagai pembuktian Fakta Integritas dalam mewujudkan clean governance (pemerintahan yang bersih).

“LHKASN diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk pelaksanaan LHKASN di daerah diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu menuangkan dalam peraturan-peraturan yang mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan LHKASN di masing-masing daerah. Pelaporan LHKASN dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan (promosi/pensiun) dan 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan. LHKASN adalah dokumen penyampian daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan ke dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB. Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) wajib ikut serta mengawal pelaksanaan pelaporan LHKASN agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu untuk meningkatkan mutu pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Bali sedang menjajaki untuk menjalin kerjasama dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH), agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” Sipayung.

Adapun Kebijakan yang perlu ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintahan adalah:

• Menetapkan Wajib Lapor Kekayaan bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK;
• Menetapkan Wajib Lapor Kekayaan kepada seluruh pegawai ASN selain yang telah ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN untuk menyampaikan LHKASN kepada pimpinan instansi pemerintah
• Mengoptimalkan Peran APIP

Tampak hadir dalam sosialisasi Sekretaris Daerah Ir Jemmy Kuhu, MA, para kepala perangkat daerah, Eselon lll, Eselon lV.(*)

Share

Penetapan Perda APBD Kabupaten Minahasa 2019 di Paripurnakan

Tondano, Klabatnewsok.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Dalam Rangka Persetujuan Penetapan Terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2019 dan Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Minahasa T.A. 2019. Selasa 27 November 2018 di Rusid DPRD Kabupaten Minahasa.

“Dengan ditetapkannya RANPERDA APBD 2019 maka saya selaku Bupati Minahasa dan Bapak Robby.Dondokambey S.Si selalu Wakil Bupati Minahasa memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat termasuk di dalamnya Badan Anggaran, yang telah menunjukkan dedikasi yang begitu besar serta pengabdian yang begitu tinggi, khususnya dalam mengakomodir berbagai aspirasi dana kebutuhan masyarakat , melalui masukan, serta kritkan dan solusi yang ditujukan bagi anggaran Kabupaten Minahasa.” Kata Bupati Ir Royke O Roring MSi.

Lanjutnya, Masa depan Minahasa 5 tahun kedepan, sangat tergantung pada kontribusi setiap tahun pelaksanaan APBD, dan Tahun 2019 merupakan dasar pencapaian kinerja untuk 5 tahun kedepan.

“Dengan ditetapkannya PERDA APBD 2019 yang telah dibahas bersama maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat karena telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2019 sehingga busa ditetapkan pada saat ini menjadi peraturan daerah.” Ujarnya.

Dimana pembahasan yang telah dilakukan bersama mulai dari penyampaian nota pengantar keuangan kepada Dewan yang terhormat, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat komisi serta diakhiri dengan pembahasan antara badan anggaran DPRD Kabupaten Minahasa dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Sungguhpun harus diakui begitu panjang dinamika dalam pembahasan yang telah kita lalui namun atas sinegritas dan rasa tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan masyarakat, kita telah bekerja keras untuk menyelesaikan tugas yang kita emban bersama sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bersama-sama kita harapkan demi masyarakat Kabupaten Minahasa.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan ditetapkannya Peratuan Daerah APBD ini, maka kita siap melanjutkan pembangunan dengan fondasi yang telah ada, seperti yang telah disepakati APBD Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 1.362.762.279.726; (Satu Trilyun Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua puluh Enam Rupiah).

Kita berkeyakinan bahwa APBD Kabupaten Minahasa Tahun 2019 yang “PRO RAKYAT” akan mampu mewujudkan perubahan dan kemajuan di tanah tercinta ini. Karena itu saya harapkan supaya baik Pemerintah Daerah maupun DPRD dapat mengawal pelaksanaan APBD 2019 , agar dapat dilaksanakan secara efektif, transparan dan akuntabel.

Hadir pada kesempatan ini Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung SH, Sekda Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng SH MSi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Denny Mangala MSi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Wilford Siagian, MA. Asisten Administrasi Umum Hetty Rumagit SH. Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Mewakili kapolres minahasa IPTU Arie Hasan, Kapolsek Toulimambot. Mewakili Dandim 1302 Kapten Infantri Edwin, Pasi Pers . Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta insan pers.

Y

Share

Wabup RD Ikut Pembekalan Pemimpin Daerah

Jakarta, Klabatnewsok.com – Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi , mengikuti penyelenggaraan pembekalan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) Angkatan II Tahun 2018, pada senin 26 November.

Kegiatan ini diikuti bersama para Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wali Kota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota lainnya se- Indonesia terhitung sejak 25-28 November 2018. Dengan Tema kegiatan Pembekalan,‘’ Melalui Pembekalan Kita Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya’’.

Acara ini diawali dengan laporan oleh Kepala BPSDM Kemendagri Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd dan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Tjahjo Kumolo SH dan di hadiri oleh segenap Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemendagri.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bersama terkait fungsi Kemendagri dan membangun hubungan tata kelola Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat:

Pentingnya Sinergitas Ketua DPRD dengan Bupati/Walikota; Sinkronisasi pelaksanaan program Pemerintah Pusat dan Daerah; Keikutsertaan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memenuhi kegiatan Kementerian supaya dapat di atur dengan baik; Posisi Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; Pelaksanaan Pemerintahan Kepala Daerah perlu bangun Komunikasi dengan Forkopimda dan Tokoh-tokoh masyarakat dan Agama; Janji kampanye harus direalisasikan dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Program Daerah; Perhatikan keberadaan Organisasi Masyarakat yang ada di daerah; dan Masalah ketimpangan Sosial perlu di antisipasi bersama.

Selanjutnya Mendagri juga menekankan mengenai ancaman dan tantangan mendasar yang harus di waspadai bersama : yaitu ancaman terorisme dan radikalisme; bahaya narkoba; area rawan korupsi: perencanaan anggaran, hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang/jasa serta jual beli jabatan.

Kemudian Mendagri Menegaskan terkait pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi/Pelaksanaan Pilpres dan Legislatif, wajib disukseskan antara lain Pemerintah Daerah harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, lawan politik uang, serta pelaksanaan kampanye damai dan santun, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib Cuti Kampanye bila akan mengikuti Kampanye.

“Kesuksesan Daerah bukan hanya diukur dengan selembar kertas dari BPK, tetapi bagaimana bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Yovi

Share