Sunday, 16 December 2018

Archive for: October 8th, 2018

Bupati ROR Ikut Rakor Penerapan E-Planning

Minahasa, Klabatnewsok.com – Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan E-Planning dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Senin (08/10).

Rakor yang dikhususkan bagi 171 Daerah di Indonesia yang melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 ini, dibuka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, diwakili oleh Sekjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Drs Hadi Prabowo MM, dan juga dihadiri Gubernur/ Bupati/ Walikota dari 171 Daerah Pilkada Serentak 2018, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Acara diawali laporan Ketua Panitia Pelaksana, yang disampaikan Plt Dirjen Bangda Kemendagri Diah Indrajati. Menurutnya, Sistem Informasi Pembamgunan Daerah (SIPD) diwajibkan menjadi data pembangunan Daerah, memperkuat pilar pilar instrumen pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 98 tahun 2018, yang merupakan penyempurnaan dari Permendagri nomor 8 tahun 2018.

Sementara, Hadi Prabowo saat membuka kegiatan mengatakan, pembangunan Daerah merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. “Bagi daerah yang sudah E-Planing dapat mengintegrasikan dengan Kemendagri dan Daerah yang belum dapat memanfaat E-Planing, agar dapat menyusun dokumen KLHD dan aspek pelaksanaan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik,” kata Prabowo.

Bupati ROR sendiri mengaku, kegiatan ini sangat penting dan wajib diikuti, untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa lima tahun kedepan. ROR sendiri hadir didampingi Kepala Bappelitbangda Minahasa Drs Donald Wagey MBA.

Y

Share Button

RD Berikan Langsung Dana Duka di Desa Sawangan

Minahasa, Klabatnewsok.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menyalurkan Dana Duka kepada masyarakat, yang saat ini diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Robby Dondokambey SSi kepada Keluarga Rakinaung-Bilatulah pada senin 8 Oktober 2018.

Pemberian Dana Duka ini merupakan Janji Kampanye Bupati Ir Royke O Roring MSi dan Wakil Bupati Robby Dondokambey SSi, yang sudah dimulai sejak 1 Oktober 2018.

Pada kesempatan ini Wakil Bupati Robby Dondokambey menyerahkan langsung Dana Duka sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kepada Keluarga Rakinaung -Bilatulah atas sepeninggal almarhum Yusuf Rakinaung.

Kedatangan Wabup RD ini sapaan akrabnya, didampingi oleh Hukum Tua Like Kapoh di Jaga IV Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, dan menyerahkan langsung kepada pihak Keluarga dalam hal ini istri almarhum.

Pemerintah Kabupaten Minahasa, Wakil Bupati Robby Dondokambey SSi, berharap melalui pemberian dana duka ini, dapat digunakan sebaik-baiknya oleh pihak keluarga, dan Keluarga yang berduka dapat terbantukan

YP

Share Button

Dijamin Kesehatannya Masyarakat Minahasa Harus Ikut Ketentuan

Minahasa, Klabatnewsok.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Bupati Ir Royke O Roring MSi dan Wakil Bupati Robby Dondokambey SSi, menjamin kesehatan Masyarakat melalui kebijakan yang diambil untuk kepesertaan BPJS, mensukseskan Program Nasional tahun 2019, “Universal Health Coverage”.

Sebanyak Kurang Lebih 83 ribu Masyarakat Minahasa yang belum masuk JKN akan dijamin Kesehatannya melalui BPJS, hal ini diungkapkan Direktur RSUD Sam Ratulangi dr Mariany Suronoto melalui Kabid Administrasi, Umum dan Keuangan dr Gabby Doaly, Pada senin 8 oktober 2018.

Menurut dr Gabby Doaly, bahwa 83 ribu masyarakat Minahasa ini data dari Dinas Sosial, yang belum terdaftar sebagai Peserta JKN atau BPJS, jadi melalui Kebijakan Bupati Minahasa akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

inipun menyusul dengan adanya Kebijakan Program Nasional yaitu Universal Health Coverage yang akan dimulai Januari 2019, namun di Minahasa dimajukan dan dihitung sejak 1 Oktober 2018.

Menurut dr Gabby Doaly bahwa, adapun persyaratan dan Ketentuan yang perlu diketahui oleh masyarakat, yaitu masyarakat tidak bisa langsung berobat di rumah sakit kecuali dalam keadaan atau kondisi darurat.

” Masyarakat yang terdaftar sebagai Peserta BPJS tidak diperkenankan untuk langsung ke Rumah Sakit, melainkan harus terlebih dulu memeriksakan diri di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau dalam hal ini dokter Keluarga atau di Puskesmas terdekat,” katanya.

Tambahnya, bahwa Peserta BPJS harus mematuhi ketentuan ini, atau tidak bisa hanya keinginan sepihak, dalam hal ini setiap dokter (FKTP) mempunyai wewenang memberikan rujukan atau tidak, kecuali kasus darurat.

Diapun menjelaskan bahwa setiap Peserta BPJS memiliki hak yang sama dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan, tanpa membedakan bagi yang bayar sendiri (Mandiri) maupun yang dibiayai Pemerintah, khususnya rawat jalan, namun yang membedakan adalah rawat inap, yang disesuaikan dengan Klas bagi yang mandiri.

” Khusus yang belum memiliki kartu BPJS, namun sudah dibiayai oleh Pemerintah, dapat menunjukkan KTP yang akan disesuaikan dengan Soft Copy yang diberikan oleh Pihak Penjamin atau Petugas BPJS Kesehatan khususnya di Puskesmas,” tambahnya.

Y

Share Button