Wednesday, 14 November 2018

Archive for: February 23rd, 2018

PPK Diminta Jangan Takut dan Kerja Sesuai Ketentuan dan Regulasi

Manado, Klabatnewsok.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pilkada Minahasa 2018, pada jumat 23/2/18 bertempat Hotel Lion dan Plaza Manado.

Kegiatan inipun dibuka oleh Komisioner KPU Minahasa, Ketua Divisi SDM dan Permas, Kristoforus Ngantung SFils, didampingi oleh Komisioner Dicky Paseki SH MH, Dra Wiesje Wilar MSi dan diikuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bidang SDM dan Permas.

Menurut Ngantung kegiatan ini tujuan utamanya sesuai tema, adalah Peningkatan Partisipasi Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Minahasa 2018, sebagai tugas dari para penyelenggara Pemilu dalam hal ini PPK.

” Dalam hal ini Partisipasi masyarakat, KPU Minahasa menargetkan tingkat partisipasi 85 persen, target inipun telah disampaikan kepada EE Mangindaan Anggota DPR RI, dimana target ini tidak muluk-muluk, dari target KPU RI sebanyak 75 sampai 77 persen Partisipasi Pemilu,” katanya.

Ngantung juga meminta kepada PPK yang hadir untuk bekerja sesuai dengan Koridor atau sesuai dengan aturan yang ada,” Tugas yang melekat sebagai PPK, salah satu tugas pokoknya adalah sosialisasi dan memberitakan semua program dan jadwal KPU agar semuanya berjalan sesuai tahapan,” jelasnya sembari membuka secara resmi kegiatan ini.

Ngantung juga usai membuka kegiatan ini meminta kepada PPK untuk tidak takut dalam bekerja,” Jangan takut jika memang sesuai ketentuan dan regulasi yang ada, lakukan yang terbaik, namun tetap jalankan komunikasi dan saling koordinasi agar tidak salah,” pungkasnya.

Dalam Bimtek yang digelar oleh Divisi SDM dan Permas KPU Minahasa ini, menghadirkan Narasumber Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn J.H Malonda SH.MPd, dan Dr Ferry Liando.

Yovi

Share Button

Ternyata Penyelenggara Pemilu Dapat Dipidana Karena ini

Manado, Klabatnewsok.com – Dalam rangka Bimbingan Teknis masalah Hukum Pilkada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2018, Prof DR JLL Lombok SH MSi berikan materi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bidang Divisi Hukum.

Mantan Rektor Universitas Negeri Manado (Unima) ini memberikan pemahaman kepada para PPK tentang Kode etik penyelenggaraan Pemilu atau law floats on the sea of ethics. Pada jumat 23/2/18 bertempat Lion Hotel dan Plaza Manado.

Lombok pada kesempatan ini menjelaskan tentang aturan yang mengikat terhadap penyelenggara Pemilu, yang menjadi Etika moral hukum yang bersentuhan langsung dengan melingkupi Adat istiadat, polah tingkah laku, apa yang baik dan tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh dan lain lain.

Menurutnya, para penyelenggara diikat dalam aturan yang memaksa sehingga dapat dipidana jika tidak mengindahkan hal tersebut, atau ada kode etik yang mengharuskan dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

” Untuk terwujudnya Pemilu yang berlandaskan langsung, bebas, jujur adil, para penyelenggara harus tunduk pada Pancasila UUD 1945, Tap MPR, serta Sumpah janji anggota sebagai penyelenggara Pemilu,” jelasnya.

Ditambahkannya, bahwa Asas Pemilu prinsip sebagai penyelenggaraan Pemilu, yakni, integritas jujur, mandiri, adil, akuntabel, profesionalitas, aksesbilitas.

” Artinya sebagai penyelenggara Pemilu, jangan ada kepentingan pribadi dan golongan, menolak campur tangan siapapun, menjalankan segala sesuatu sesuai hak dan kewajiban, serta pertanggungjawaban terhadap undang undang,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan sebagai penyelengara Pemilu dituntut tugasnya dapat dipertanggungjawabkan, berkepastian hukum, serta menyediakan kemudahan bagi kaum disabilitas.

” Sebagai Penyelenggara harus Tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, mengutamakan kepentingan umum, Harus netral, menolak segala sesuatu yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, serta tidak mengeluarkan pendapat yang bersifat partisan,” katanya lagi.

Adapun hal yang fatal lainnya menurut Lombok yang tidak boleh dilakukan, yaitu tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta pemilu/tim kampanye/pemilih, tidak memakai membawa mengenakan simbol lambang atribut yang jelas menunjukkan sifat partisan, Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik orang lain.

Lewat kegiatan ini, Lombok berharap para penyelenggara Pemilu dapat menjalankan tugas sesuai kode etik, agar supaya Pemilu dapat berjalan dengan baik dan penyelenggara tidak bersentuhan dengan Hukum.

Hadir pada kesempatan ini Komisioner KPU Minahasa Ketua Divisi Hukum, Dicky Paseki SH MH, Ketua Divisi SDM dan Permas Kristoforus Ngantung SFils, dan selaku moderator Kasubag Hukum KPU Minahasa, Dr Stella Sompe SH MAP, serta peserta PPK Bidang Hukum.

Yovi

Share Button