Sunday, 15 September 2019

Archive for: February 22nd, 2018

Dandim Purnama Paparkan Tugas dan Fungsi TNI dalam Mengsukseskan Pilkada Lewat Bimtek KPU Minahasa

Manado, Klabatnewsok.com – Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf Jubert Nixon Purnama STh paparkan tentang Ketahanan Negara dalam kaitannya dengan pemilihan Kepala Daerah pada kamis 22/2/18 bertempat di Lion Hotel dan Plaza Manado.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Bimbingan Teknis Masalah Hukum Pilkada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2018. Kegiatan inipun dipandu selaku moderator Komisioner KPU Minahasa Kristoforus Ngantung SFils.

Dalam paparannya Dandim 1302 Minahasa Jubert Nixon Purnama STh, mengatakan, bahwa tugas utama dari TNI adalah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tugas kami sudah jelas yaitu, 1 menegakkan kedaulatan Negara. 2 mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD negara RI tahun 1945. 3 Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.” Jelasnya.

Diapun menjelaskan secara garis besar tugas TNI, yaitu, Operasi Militer Perang dan Operasi Militer selain perang, dalam hal ini salah poinnya adalah membantu tugas pemerintah daerah, dalam hal tugas keamanan dan ketertiban.

” Sesuai UU TNI no 34, tahun 2004, TNI harus Netral dan tidak berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak, tidak melibatkan diri dalam politik praktis, TNI bisa ikut asalkan behenti tugas atau tidak aktif (pensiun),” jelasnya.

Ditambahnya, Tugas TNI juga dalam hal ini adalah Menghindari agar tidak terjadi gejolak,” intinya Kodim Minahasa 1302 siap mengsukseskan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa,” pungkasnya.

Turut hadir, Ketua KPU Minahasa Meidy Yafeth Tinangon SSi MSi, Komisioner Dicky Paseki SH MH, dan para peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bidang Hukum.

Yovi

Share

PPK KPU Minahasa Dibekali Pengetahuan Tentang Proses Pelanggaran Pilkada

Manado, Klabatnewsok.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa melaksanakan Bimbingan Teknis Masalah Hukum Pilkada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2018, pada kamis 22 Februari bertempat di Lion Hotel dan Plaza Manado.

Salah satu narasumber kegiatan ini Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa Saptana Setyabudi SH MH, memberikan materi tentang proses penanganan perkara Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

” Saat menerima laporan Panwas harus didampingi penyidik dan Jaksa, atau disebut Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), untuk dilakukan proses, sekaligus klarifikasi kepada terlapor dengan mengumpulkan saksi-saksi, dan yang paling utama dalam penindakkan adalah alat bukti,” katanya.

Dia menjelaskan, Jika tidak punya saksi maka akan kesulitan, karna adanya barang bukti harus dilengkapi dengan kesaksian. tugas Kepolisian dalam hal ini adalah melaksanakan penyelidikan untuk apakah akan lanjut ke penyidikkan atau tidak.

Menurutnya, setelah ada laporan 1x 24 jam harus dilakukan pembahasan, mencari bukti bukti dan menentukkan pasal yang akan digunakan, dituangkan lewat berita acara yang ditandatangani Panwas, Penyidik dari Kepolisian dan Jaksa penuntut umum.

” Hasil penyelidikkan wajib disimpulkan paling lambat 5 hari sejak laporan, apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, setelah itu apakah memenuhi unsur akan dilanjutkan dan apabila tidak memenuhi unsur maka akan dihentikkan”

Tidak semua berkas perkara berakhir dan bermuara di pengadilan, dan apabila telah dilaksanakan Penyelidikkan dan penyidikkan maka panwas melaksanaakan rapat pleno, untuk dibuat registrasi baik itu perkara dihentikkan maupun yang dilanjutkan. Dan 14 hari kerja paling lambat hasil penyidikan harus diserahkan kepada jaksa.

Dijelaskannya pula bawa Jaksa penuntut harus sudah mengetahui jika berkas perkara sudah lengkap, dan paling lama 5 hari dilimpahkan ke pengadilan, apakah akan ada banding, paling lambat banding 3 hari, sejak putusan tindak pidana pemilihan.

Setyabudi juga mengatakan bahwa penindakkkan ini telah diatur lewat pasal 78 kitab Hukum Pidana,” beberapa pelanggaran yang akan ditindak, diantaranya, adalah pelanggaran kampanye yang tidak sesuai jadwal yang diberikan, Tidak diperbolehkan menghina Calon Bupati dan Wakil Bupati, menghasut, menfitnah, mengadu domba masyarakat, kampanye dengan kekerasan, menggangu keamanan, kekerasan, merusak APK, menggunakan fasilitas negara, kampanye ditempat ibadah Gereja dan Sekolah,” jelasnya.

” untuk melakukan penindakkan, harus didukung dengan diantaranya bukti, saksi, keterangan saksi, bukti surat, penetapan kampanye, serta bukti elektronik seperti Video dan foto.” Jelasnya.

Sebelumnya telah memberikan materi Ketua KPU Provinsi Sulut Yessy Y Momongan STh MSi, tentang Penangangan Pelanggaran administrasi Pilkada.

Hadir dalam kegiatan Bimtek ini, Ketua KPU Minahasa, Meidy Yafeth Tinangon SSi MSi, Komisioner KPU Ketua Divisi Hukum Dicky Paseki SH MH, moderator Kasubag Hukum KPU Minahasa, Dr Stella Sompe SH MAP, dan diikuti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Hukum dan Media Center KPU Minahasa.

Yovi

Share

DPRD Komisi C Kabupaten Lampung Selatan Kunker Sekaligus Belajar di Minahasa

Tondano, Klabatnewsok.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa mendapat Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Komisi C Kabupaten Lampung Selatan pada 22 Februari 2018 bertempat ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.

Kunjungan Kerja ini dihadiri oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Minahasa Drs Donald Wagey MBA, Sekretaris Dinas PU Minahasa Nofry Lontaan, Koordinator Komisi C DPRD Kabupaten Lampung Selatan H. Fahrrorozi, ST, bersama dengan rombongan Anggota DPRD Komisi C Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam Perkenalan dan Penyampaian Maksud dan Tujuan oleh Ketua Tim H. Fahrorrozi, ST. menjelaskan wilayah serta penduduk di Kabupaten Lampung Selatan, memperkenalkan anggota tim yang hadir.

” Tujuan DPRD komisi C Kabupaten Lampung Selatan adalah untuk mengetahui pembangunan yang ada di Kabupaten Minahasa, dengan harapan kunjungan ini untuk meningkatkan PAD Lampung Selatan dengan tujuan kesejahteraan Masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Minahasa Drs Donald Wagey MBA, merasa bersyukur karena dapat bertemu dengan DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Wagey juga menjelaskan tentang sejarah dan budaya, luas wilayah, gambaran umum letak geografis, serta program-program pembangunan Kabupaten Minahasa, baik pembangunan jangka pendek, maupun jangka panjang.

” Tentu saja kami berterima kasih kepada DPRD komisi C Kabupaten Lampung Selatam karena telah berkunjung di Kabupaten Minahasa, kami berharap apa yang diharapkan dapat terpenuhi lewat kunjungan ini,” pungkasnya.

Yovi

Share

Anggota DPR RI, E E Mangindaan Kunker Reses Masa Persidangan di KPU Minahasa

Tondano, Klabatnewsok.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa menerima Kunjungan Kerja Anggota DPR RI Letjen TNI (Purn) E E Mangindaan SIP, dalam rangka reses masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 di Provinsi Sulawesi Utara, pada kamis 22/2/18 bertempat ruang rapat Kantor KPU Minahasa.

Kegiatan Kunjungan kerja ini diawali dengan Ucapan selamat datang oleh Ketua KPU Minahasa Meidy Yafeth Tinangon SSi MSi, mengatakan, sangat bangga mendapat kunjungan dari Bapak Mangindaan yang adalah Anggota DPR RI Bidang politik dan undang undang Pemilu, dan bersyukur memilih KPU Minahasa untuk dikunjungi.

Pada kesempatan ini Tinangon memperkenalkan para Komisioner yang ada di KPU Minahasa, dan menjelaskan tentang pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa yang diikuti oleh dua Calon yaitu nomor urut 1, Ivan Sarundajang-Careig Naichel Runtu (Ivansa-CNR) dan nomor urut 2, Roy Roring-Robby Dondokambey (RR-RD).

Tinangon juga menjelaskan tentang pemilihan Komisioner yang akan digelar tahun 2018 ini, dimana Minahasa memiliki wilayah yang cukup luas namun sesuai aturan hanya tiga komisioner yang boleh, sedangkan yang ada saat ini ada lima komisioner.

” Kami berharap untuk wilayah Minahasa yang cukup luas dapat dipertimbangkan untuk perekrutan Komisioner nanti,” katanya.

Tinangon juga mengatakan bahwa Komisioner saat ini akan berakhir pada 26 Juni 2018 mendatang sedangkan Pilkada Pemungutan suara di TPS berlangsung pada 27 juni 2018.

Sementara itu, E E Mangindaan dalam sambutannya mengatakan, sangat bersyukur bisa hadir disini (red Minahasa), menurutnya Minahasa sengaja dipilih utuk dijadikan sampel sebagai daerah pelaksana Pilkada.

“Terkait serah terima pada 26 juni , kami sudah menyampaikan hal tersebut dan telah melanjutkan ke KPU Pusat, namun ini sudah ada undang undang, untuk merubahnya harus ada Perpu. Jadi kami berharap dan mengusulkan salah satu Komisioner yang lama harus ada juga yang terpilih pada komisioner yang baru,” katanya.

Pada kesempatan ini, Mangindaan juga meminta penjelasan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), juga bagaimana dengan yang belum ada E KTP, juga sudah sejauh mana sosialisasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, serta sosialisasi untuk netralitas, ASN, Kepolisan dan TNI.

Komisioner KPU Minahasa, Dicky Paseki sebagai Ketua Divisi Hukum dan Kordinator wilayah I dalam kesempatan ini, menjelaskan tentang wilayah Minahasa yang penduduknya memiliki status kependudukan daerah lain, yakni desa sawangan dan Tikela.

Kegiatan inipun dilanjutkan dengan penyampaian permasalahan yang ada di Kabupaten Minahasa terkait dengan tahapan Pilkada Minahasa saat ini, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pada kesempatan ini juga Komisioner Kristoforus Ngantung SFils, menjawab pertanyaan E E Mangindaan, terkait Partisipasi masyarakat dalam Pemilu,” kami KPU Minahasa menargetkan 85 persen Partisipasi Pemilih dari target KPU RI sebesar 75 persen Partisipasi Pemilih,” ujarnya.

“Kami berharap target ini akan dicapai lewat kinerja, sosialisasi, termasuk meningkatkan kepercayaan, dimana KPU Minahasa telah membentuk media Center, yang tugasnya meliput dan mensosialisasikan, dengan harapan dapat menjangkau pemilih pemula, pemilih perempuan, tokoh agama, masyarakat dan pemilih terpencil,” katanya sembari mengatakan KPU Minahasa akan menemui langsung jika terdapat masalah.

Hadir juga pada kesempatan ini, Sekretaris KPU Minahasa Dr Meidy Malonda, perwakilan PPK Kabupaten Minahasa, dan Media Center KPU Minahasa.

Yovi

Share

Satpol PP Minahasa Agendakan Penertiban APK Liar

Tondano, Klabatnewsok.com – Tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa sudah bergulir sejak 15 Februari lalu., di sejumlah pelosok masih ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) berbau pasangan calon yang masih terpasang.

Terkait hal ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mengagendakan aksi ‘bersih-bersih’ APK liar tersebut.

“Personil Satpol PP dan Panwas akan keliling untuk menertibkan APK yang terpasang di luar wilayah yang ditetapkan pihak KPU,” lugas Kepala Satpol PP Kabupaten Minahasa, Meidy Rengkuan.

Pihaknya mengaku telah menerima rekomendasi dari Panwaslu untuk penertiban tersebut. “Jadi kami sifatnya hanya membantu Panwas saja untuk penertiban APK ini, sebab kalau berkaitan dengan pilkada atau pemilu itu wewenangnya Panwas,” timpal Rengkuan.

Dari rekomendasi yang diterima pihaknya, APK yang akan dibersihkan yakni menyangkut alat peraga diluar yang telah ditentukan KPU Minahasa.

“Berdasarkan data dari pihak Panwaslu, ada beberapa titik yang memang akan kami datangi. Jadi jika nanti APK itu masih terpasang saat penertiban dilakukan nanti maka petugas kami akan langsung mencabutnya, baik itu berbentuk baliho, spanduk atau alat peraga apapun yang berbau kampanye,” papar Rengkuan.

Dia menjelaskan, pemasangan APK diluar ketentuan pihak KPU juga termasuk sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda). Sementara pihaknya sebagai institusi Penegak Perda punya dasar tersendiri untuk melakukan penertiban.

“Jadi alat peraga itu bisa dikategorikan juga sebagai reklame atau iklan tak berizin yang wajib ditertibkan. Tapi pada intinya penertiban ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kondusifitas pada pelaksanaan kampanye Pilkada Minahasa,” pungkas Rengkuan.

Share

Masyarakat Yang Berdomisili di Minahasa Akan Didata dan Dibuatkan KTP

Minahasa, Klabatnewsok.com – Menyikapi warga Minahasa yang tidak menginginkan melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh KPU Minahasa, Pemkab Minahasa menggelar Rakor dengan KPU, Panwas Minahasa dan Instansi terkait, pada Selasa 21/02/18.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Denny Mangala usai rakor di ruang kerjanya kepada sejumlah wartawan menyampaikan, bahwa Sesuai dengan Permendagri batas wilayah Minahasa dengan Kota Manado sudah ditegaskan, dimana kedua desa ini yaitu desa Tikela dan Sawangan adalah wilayah administrasi pemerintahan kabupaten minahasa.

“Dengan adanya Permendagri ini, pemda minahasa dan manado sudah sepakat bahwa semua yang terkait dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan termasuk didalamnya wilayah kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan di dua desa ini menjadi tanggung jawab oleh pemkab minahasa, “ungkapnya.

Mangala menambahkan bahwa persoalan muncul setelah KPU melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih di dua desa ini dimana sebagian warga tidak mau di lakukan coklit dengan berdalih mereka masih menggunakan ktp manado. Karena itu Pemkab setelah melakukan rapat koordinasi sudah merumuskan solusi.

“Karena mereka sudah terdata di minahasa dan data kependudukan sudah ditransfer dari kota manado ke minahasa sehingga mereka diberikan kesempatan untuk mengurus dokumen kependusukan KK dan KTP dan ini akan di fasilitasi oleh dinas capil melalui mobile service dimana dua hari akan disiapkan untuk melayani administrasi kependukukan di dua desa ini, jelas Mangala

Sementara menyangkut desa sea, Mangala melanjutkan bahwa disana sudah ada beberapa perumahan. Memang biasanya perumahan di huni oleh penduduk berbagai daerah namun masih ada juga yang tinggal diperumahan tersebut mempunyai ktp minsel manado dan tomohon

“Mereka umumnya masih terdaftar di daerah asal dan belum pindah sehingga pemkab akan turun langsung di lokasi jika mereka akan pindah, maka pemkab akan memfasilitasi tapi jika mereka masih tetap menjadi penduduk di daerah asal maka kita tidak akan memaksa, yang jelas pemkab minahasa akan mencoba memfasilitasi sesuai dengan kewenangan yang ada di pemkab minahasa, kata Mangala sambil menegaskan bahwa kehadiran negara dan pemerintah untuk memfasilitasi mereka yang merupakan penduduk minahasa akan kita lakukan, “pungkasnya.

Hadir dalam Rakor Ini Komisioner KPU Minahasa Dicky Paseki, Christoforus Ngantung, Kadis Capil Riviva Maringka, Panwas Minahasa Rendy Umboh, Kabag Pemerintahan David Mangundap, Kabag Humas dan Protokol Moudy Pangerapan, Camat Tombulu Sonny Saina, Kumtua Tikela, dan Kumtua Sawangan

Share