Tuesday, 23 October 2018

Archive for: February 8th, 2018

KPU Minahasa Serahkan Hasil Verifikasi Faktual Partai Peserta Pemilu 2019

Minahasa, Klabatnewsok.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, setelah Verifikasi Partai Politik, akhirnya menyerahkan hasil akhir Verifikasi administrasi dan faktual bagi 16 Parpol peserta pemilu 2019, pada kamis 8/2/18 bertempat Mercure Hotel Tateli Beach.

Hasil ini diberikan langsung oleh KPU Minahasa, Ketua Meidy Yafet Tinangon SSi MSi bersama Komisioner, Dicky Paseki SH MH, Kristoforus Ngantung SFils, Dra Wiesje Wilar MSi, Lord A Malonda SPd.

Menurut Ketua KPU Minahasa, Meidy Yafet Tinangon, SSi MSi, penyerahan hasil verifikasi administrasi dan faktual dilakukan setelah KPU merampungkan proses tahapan pemeriksaan struktur pengurus partai politik, sekretariat, dan 30 persen keterwakilan perempuan.

“ Beberapa waktu lalu telah dilakukan verifikasi, dan saat ini, hasilnya diserahkan ke masing-masing parpol. Tentunya dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dan Verifikasi faktual, KPU Minahasa melibatkan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Minahasa dan Pers,” ucap Tinangon.

Dijelaskannya pula bahwa dalam penyerahan hasil, KPU harus mengikuti jalannya tahapan Pemilu. “Jadi jika ada yang Belum Memenuhi Syarat (BMS), itu bukan lagi rananya KPU Minahasa. Yang menentukan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Memenuhi Syarat(MS) adalah KPU RI,” katanya.

” Memang ada beberapa Parpol yang BMS dan meminta keringanan, namun KPU Minahasa tidak dapat melanggar tahapan Pemilu yang telah berjalan. Karena hal tersebut telah diatur dalam PKPU,” jelas Tinangon

Dari 16 Parpol. 14 telah memenuhi syarat, sementara 2 Parpol Belum Memenuhi Syarat (BMS) yaitu PAN dan Partai Beringin Karya (Berkarya). Dalam Verifikasi ini terdapat 4 Parpol baru yaitu PSI, Perindo, Garuda, Berkarya, sedangkan 12 Parpol lainnya merupakan peserta Pemilu 2014.

 

Share Button

Pemerintah Minahasa Gunakan Aplikasi SAKIP, Agar Pembangunan Terarah

Tondano, Klabatnewsok.com -Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa melaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (Bimbingan Teknis SAKIP) pada kamis 8 Februari 2018, bertempat ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa

Kegiatan ini Dihadiri Sekretaris Daerah Minahasa Jeffry Korengkeng SH MSi, Asisten Administrasi Umum Hetty Rumagit SH, Kepala Bagian Organisasi Basaria T. D. L. Gaol SE MMSI MCom (IS), Kepala Bagian Organisasi Kota Bandung Medi Mahendra AP SSos MSi, Kepala Sub Bagian Organisasi Kota Bandung Rahadian SE, jajaran pemerintah Minahasa, serta peserta kegiatan.

Lewat Sambutan Bupati Minahasa yang disampaikan Sekretaris Daerah Jeffry R. Korengkeng MSi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tekad dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pembangunan di tanah Minahasa tercinta ini.

Pelaksanaan kegiatan ini, dalam rangka menyegarkan komitmen, memperkuat motivasi kerja serta membangun kebersamaan Tim kerja Pemerintah Daerah daerah mensinergikan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang diselaraskan dengan tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

Pelaporan Kinerja dan Tata cara atas laporan kinerja instansi pemerintah, dituntut pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas teratur dan efektif yang dikenal dengan
“Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (SAKIP), Penerapan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa diharapkan akan semakin berfokus kepada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil.

Dijelaskannya, Aplikasi SAKIP merupakan Re-Aplikasi dari program (SAKIP) yang telah diterapkan pemerintah kota Bandung, dimana Kota Bandung berhasil meraih predikat “A”, hanya dalam kurun waktu 1 tahun, oleh karena itu diharapkan dengan adanya narasumber dari pemerintah Kota Bandung dapat membantu Kabupaten Minahasa bisa mendapatkan predikat yang baik untuk penilaian LAKIP tahun mendatang.

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali dan memberi pemahaman dan pengetahuan tentang laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di masing-masing SKPD. Melalui bimtek ini dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta menjadikam instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungamnya agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan mengikuti Bimtek di saat ini peserta diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan kinerja pemerintah yang bisa berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah. Diakhir sambutannya beliau berterima kasih kepada narasumber atas kesediaannya memfasilitasi kegiatan di saat ini.

Kepala Bagian Organisasi Kota Bandung selanjutnya memberikan penjelasan singkat tentang Aplikasi SAKIP.
menggunakan aplikasi SAKIP dapat meningkatkan efisiensi kerja, karena tunjangan kinerja yang di dapat dinamis sesuai dengan kinerja masing-masing, karena aplikasi ini dapat memperlihatkan kinerja masing-masing.

Kabupaten Minahasa adalah Kabupaten pertama di Sulawesi Utara yang akan menggunakan program aplikasi ini. Aplikasi ini digunakan karena sering RPJM dan Rencana strategi sering tidak searah. Dalam aplikasi ini akan tercatat semua indikator dan akan terlihat grafiknya. SAKIP bisa jadi juara, tergantung dari komitmen kepala daerah.

Share Button

KPU Minahasa Uji Publik Penataan Dapil Pada Pemilu 2019

Manado, Klabatnewsok.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa melaksanakan Rapat Koordinasi Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dengan Stakeholder, pada rabu 7/2/18 bertempat Hotel Mercure Tateli Beach Resort Manado.

Dalam kegiatan ini, KPU Minahasa melakukan Hasil Uji Publik Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten minahasa dalam pemilihan umum.

Ketua KPU Minahasa, Meidy Yafet Tinangon SSi MSi, mengatakan, pihaknya telah mempresentasikan prinsil-prinsip penyusunan Dapil dan tahapan-tahapan yang telah dilakukan.

“Tentunya KPU Minahasa dalam draf usulan mempertahankan Dapil yang lama, walaupun ada perubahan kursi DPRD di empat daerah pemilihan, yakni, Dapil 1 dari 9 kursi menjadi 10 kursi, dan dapil 4 dari 12 menjadi 11, sedangkan, dapil 2 dan 3 masing masing 7 kursi atau 35 kursi jumlah keseluruhannya.

Lebih lanjut, Tinangon mengatakan, untuk usulan dari setiap stakeholder akan ditampung pihaknya dan menjadi bahan pertimbangan dalam rapat Pleno KPU Minahasa.

“Usulan inipun akan diberikan kepada pihak KPU Provinsi Sulawesi Utara dan diteruskan Ke KPU RI untuk dilakukan penetapan, karna yang akan menentukan penetapan jumlah kursi adalah KPU RI,”pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Komisioner KPU Minahasa Kristoforus Ngantung SFils, Dicky Paseki SH MH, Dra Wiesje Wilar MSi, Lord Ch Malonda SPd dan diikuti oleh Partai Politik, Badan Kesbangpol, Panwas, tokoh masyarakat, pers, budayawan/sejarahwan.

Yovi

Share Button

KPU Minahasa Serahkan Hasil Verifikasi Perbaikan, Dua Parpol Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat

Minahasa, Klabatnewsok.com – setelah dilakukan Verifikasi Partai Politik (Parpol), Enam Partai Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Minahasa diberikan kesempatan Verifikasi perbaikan untuk dapat ikut pada Pemilu 2019 nanti.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa yang melaksanakan Verifikasi termasuk Verifikasi perbaikan menyatakan bahwa, dari enam parpol, yakni, Hanura, PBB, PPP, PKS, PAN dan Berkarya, hasilnya, PAN belum memenuhi syarat Kepengurusan, Serta Berkarya tidak memenuhi syarat keanggotaan.

Hasil Verifikasi perbaikan inipun diserahkan langsung oleh KPU Minahasa pada rabu 7/2 bertempat di Mercure Hotel Tateli Beach Manado, kepada pengurus Partai dari enam parpol tersebut.

Hadir dalam penyerahan hasil Verifikasi Perbaikan Parpol ini, Ketua KPU Minahasa, Meidy Yafet Tinangon SSi MSi, para Komisioner KPU, Decky Paseki SH MH, Kristoforus Ngantung SFils, Dra Wiesje Wilar MSi, dan Lord Ch Malonda SPd.

Ketua KPU Minahasa, Meidy Tinangon, mengatakan, kedua Parpol yang dinyatakan belum memenuhi syarat, seperti partai Beringin Karya (Berkarya) sudah tidak memasukan perbaikan syarat keanggotaan, sedangkan untuk PAN, tidak bisa menghadirkan pengurusnya dakam hal ini Sekretarisnya.

Diakui Tinangon bahwa untuk memutuskan partai memenuhi syarat atau tidak, bukan kewenangan KPU Kabupaten Kota, karna hasil ini akan diteruskan ke -KPU Provinsi kemudian ke- KPU RI Pusat.

“Partai dinyatakan sah dapat ikut Pemilu 2019, apabila, kepengurusan mencapai 75 persen untuk kepengurusan Kabupaten/Kota dalam Provinsi, serta 100 persen kepengurusan di masing-masing Provinsi diseluruh Indonesia,” jelasnya,” jadi walaupun di Minahasa tidak memenuhi syarat belum tentu tidak dapat ikut Pemilu,” pungkasnya.

Yovi

Share Button