Monday, 22 October 2018

Category: Minahasa Utara

Bupati Minut Vonnie Panambunan Penuhi Undangan Menteri P3A di Biak Papua Barat

Aitmadidi,KLABATNEWSOK.com-Bupati Kabupaten Minahada Utara Vonnie Anneke Panambunan memenuhi undangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI, Prof Dr Yohana Suzana Yembise melakukan kunjungan kerja sekaligus sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Barat. Minggu (30/09).

Dalam acara yang berlangsung 30 September -4 Oktober ini bupati didampingi Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Ir Jofieta Supit dan Kabag Humas dan Protokol Chresto Palandi SSTP MSi.

Dalam kunker dan sosialisasi tersebut, Panambunan sangat bersyukur dapat bertemu dengan masyarakat Distrik Biak Barat Kabupaten Biak Numfor. Sekaligus kagum akan keindahan dan potensi tanah Papua. Panambunan berharap anak-anak Papua belajar dengan baik agar menjadi anak yang cerdas. “Supaya ke depannya mampu membawa tanah Papua dan Indonesia semakin hebat. Juga wanita Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor dapat menduduki jabatan-jabatan penting di Indonesia seperti Menteri Prof DR Yohana Susana Yembise,” kata Palandi mengutip perkataan Panambunan.(*)

Share Button

Eksekutif-Legislatif Minut Tandatangani APBD-Perubahan 2018

Airmadidi,KLABATNEWSOK.com-Pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan bersama pihak legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara tandatangani atau mensahkan ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi perda lewat rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Jumat 28 September 2018.

Dalam rapat paripurna itu dipimpin ketua dewan Minut Berty Kapojos SSos didampingi wakil ketua dewan Denni Wowiling MSi. Pengesahan kedua Perda tersebut ditandai dengan penandatangan dokumen keputusan dewan oleh pihak eksekutif Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dan ketua dewan Minut Berty Kapojos dan disaksikan oleh Forkopimda Minut, kepala-kepala SKPD, para anggota dewan Minut, LSM dan tamu undangan.

Bupati Vonnie Panambunan saat memberikan sambutan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Utara terhadap penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi untuk rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Ranperda) tahun anggaran 2018 dan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota dewan Minahada Utara atas berbagai usaha dan kerja kerasnya dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2018 dan ini harus dilaksanakan tanpa mengabaikan aturan yang berlaku agar dapat terserap dengan baik sampai dengan tahun anggaran 2018 nanti.

“Sungguh saya dapat memahami bahwa kita semua memiliki komitmen yang kuat dalam merespon berbagai penuntutan masyarakat dengan meletakkan pada tataran prosedur sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Harus diakui tidak semua dari tuntutan masyarakat ini harus terpenuhi semuanya karena terbatasnya dana. Oleh karena itu dengan mengedepankan skala prioritas dan strategis kita berusah dan tetap memperhatikan kebutuhan prioritas yang menjadi tuntutan publik. Semoga komitmen ini tetap konsisten dalam melaksanakan perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018. "Harapan saya yang telah terbina selama ini akan terus kita tingkatkan sehingga selalu positif antara eksekutif dan legislatif sebagai wujud nyata komitmen kita dalam menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Minahasa Utara,” kata bupati

Bupati pun mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota dewan Minut yang telah membahas ranperda BPD dukungan legislatif terhadap pembentukan daerah tentang BPD ini menunjukkan kepekaan pimpinan anggota DPRD Kabupaten Minut dalam peraturan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai amanat undang-undang nomor enam tahun 2014 tentang Desa serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2016 tentang Badan Permusyaratan Desa.

“Ranperda tentang BPD yang telah melewati pembahasan konsultasi bersama anggota dewan Minut di Biro hukum sekretariat daerah Propinsi Sulut telah dikoreksi dan diperbaiki demi penyempurnaan pembasahan dan paripurna dalam melaksanakan nanti di desa, semoga karya legilasi dari DPRD Minut sebagai amanat dari konstitusi dan akan menjadi produk hukum di Minut untuk menjadi BPD sebagai lembaga di desa yang baik guna menunjang proses pembangunan di desa,” ucap bupati seraya menambahkan bahwa tentang penyampian tentang hukumtua dan lain-lain dari fraksi-fraksi nanti akan disampaikan secara tertulis dan terperinci.(*)

Share Button

Ketua Sinode Pdt. Dr. Hein Arina Pimpin Ibadah Pembukaan GMIM Expo

Kalawat,KLABATNEWSOK.com-Ketua Sinode GMIM Pdt. Dr. Hein Arina memimpin ibadah pembukaan GMIM Expo dalam rangka HUT GMIM Bersinode ke-84 di sirkuit pacuan sapi, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Senin (24/09).

Dalam khotbahnya yang diambil lewat pembacaan Kidung Agung pasal 1:1-18, Arina mengatakan untuk memahami isi pasal tersebut harus dibaca semua pasal. “Sehingga kita bisa memahami bagaimana mencintai kepala gereja yaitu Yesus,” katanya.

Sementara dalam sambutannya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengatakan kegiatan GMIM Expo menandakan bagaimana kebersamaan yang ditampilkan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. “Sehingga menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Sulut bukan lagi contoh bagi GMIM. Kalau kita bersatu tak ada lagi hal yang tidak mungkin yang bisa kita lakukan,” ujar Dondokambey.

Gubernur juga mengajak hadirin mesyukuri keberadaan hari ini dan bersyukur pada Tuhan yang telah membrikan Pancasila. Sehingga kita tetap bersama dalam bingkai NKRI walau berbeda-beda. “Mari kita bersama-sama wujudkan kehidupan warga Sulut yang lebih makmur dan sejahtera,” ujar gubernur.

Terpisah ketua panitia Berty Kapojos SSos mengatakan belum ada kepastian apakah Presiden RI Joko Widodo akan hadir dalam penutupan Expo sekaligus ibadah puncak pada 29 September nanti. “Pihak PGI juga menyurat (ke presiden) tapi belum ada kepastian apakah Presiden akan hadir. Tapi saya yakin paling tidak setingkat menteri agama akan hadir di ibadah puncak nanti,” ujarnya.

Dalam ibadah puncak, sambung Kapojos, akan dipimpin ketua PGI dan akan dirangkaikan dengan peneguhan Forum Pria Kaum Bapa PGI dan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pelayan khusus. “Yang meninggal dapat 24 juta dan yang akibat kecelakaan mendapat 6 juta. Termasuk kepada pelsus yang telah meninggal akan diterima ahli waris atau keluarganya. Semua dalam bentuk non tunai lewat Bank Sulut,” tandas pria yang juga ketua DPRD Minut ini.(*)

Share Button

Bupati Minut Vonnie Panambunan Ikut Rapimnas KBPP-Polri di Jakarta

Jakarta,KLABATNEWSOK.com- Ketua Pimpinan Daerah (PD) Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Vonnie Anneke Panambunan memimpin Tim KBPP-Polri Provinsi Sulawesi Utara mengikuti Rapat Kerja Teknis Pembinaan dan Operasional Fungsi Binmas dan Rapimpinan Nasional (Rapimnas) KBPP-Polri yang dilaksanakan Rabu (19-21/9) di dua tempat yakni Amos Cozy Hotel dan Golden Boutique Melawai.

Rakornis fungsi Binmas bertema “Penguatan Fungsi Binmas Guna Mendukung Terselenggaranya Pemilu 2019 Yang Aman Dan Damai” dan Rapimnas yang bertema “Merajut Perbedaan dan Memperteguh Kesetiaan Dalam Rangka Mensukseskan Pemilu 2019” dibuka oleh Kakorbinmas Polri Irjen. Pol. Dr Arklan Lubis. Sebagai peserta adalah 28 PD se-Indonesia, seluruh Direktur Binmas Polda se-Indonesia serta unsur Pimpinan Pusat KBPP-Polri.

Dalam arahan Kakorbinmas Irjen Pol Arklan Lubis menyampaikan beberapa agenda nasional yang menjadi atensi khusus Polri. Menurut Lubis, KBPP-Polri menjadi mitra sejajar Polri sehingga dapat bertindak sebagai bagian dari Polri. Acara ini sangat penting dilaksanakan, karena selain konsolidasi, juga untuk penguatan kelembagaan mulai dari pengurus pusat sampai dengan resort bahkan di Polres.

“Acara ini bertujuan guna mengevaluasi pencapaian kinerjafungsi Binmas ditingkat Kor Binmas dan dijajajran seluruh Polda se-Indonesia. Selain itu juga membahas bebagai permasalahan teknis dalam tugas ke-Binmasan yang akan dihadapi, khususnya dalam rangka mengantisispasi timbulnya dampak gangguan kamtibmas terkait pelaksanaan pemilu legislative dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak,” tukas Lubis.
Lebih jauh dikatakan Lubis, memperhatikan UU nomor 2 tahun 2002, tentang tugas pokok Polri, maka domain tugas kepolisian mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang semakin meningkat tajam jelang pemilu yang bila tidak diantisipasi akan berubah menjadi ambang gangguan yang bias berubah menjadi gangguan nyata. Selain agenda pemilu, agenda yang semakin dekat yakni pengamanan jelang perayaan natal umat Kristiani dan tahun baru 2019 nanti.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KBPP-Polri Bimo Suryono SE, dalam sambutannya membacakan sejarah berdirinya KBPP-Polri yang berdiri sejak dipisahnya Polri dengan ABRI yang secara yuridis formal tertuang dalam Tap MPR nomor 6/MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri.

“Perhatian pimpinan Polrin terhadap KBPP-Polri semakin nyata, hal ini terlihat dalam peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 3 tahun 2015 tanggal 26 Mei perihal intensifikasi fungsi-fungsi teknis kepolisian pembinaan KBPP-Polri. Acara ini diharapkan bisa menjadi kalender tahunan PP dan juga ditingkat PD maupun resor untuk menggelar Musda dan Museres, sehingga pengawasan, perkembangan, pembinaan, kemajuan KBPP-Polri melekat pada kedinasan Polri. Dalam menjalankan organisasi KBPP-Polri ada pada hasil Munas ke 4 tahun 20215. Sehingga kami menginstruksikan kepada setiap PD untuk menggelar Musada dan Musres,” tukas Bimo.

Terpisah, Ketua PD Provinsi Sulawesi Utara, Vonnie Aneke Panambunan (VAP) mengungkapkan keikutsertaan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Resor merupakan upaya peningkatan kapasitas pengurus, sehingga dapat menjalankan roda organisasi yang berorientasi pada hasil Munas ke 4 tahun 2015.
“Saya senang dan bangga dapat mengikuti Rapimnas ini, karena ini merupakan momentum untuk memperkuat kapasitas pengurus sekaligus mendengar arahan dari pimpinan Polri yang pada intinya KBPP-Polri harus ikut menyukseskan Pemilihan legislative dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019,” tukas Panmbunan.

Usai pembukaan acara ini dilanjutkan dengan foto bersama para utusan PD dan resor yang hadir. Rapimnas kemudian akan dilanjutkan hari ini Kamis (20/9) di Hotel Golden Boutiqe dengan pemateri antara lain dari Baharkam Mabes Polri dan Kemenkumham RI.

Sekretaris KBPP-Polri Sulut Fice Montolalu ditemui di tempat acara mengatakan keikutsertaan tim dari Sulut ini didukung penuh oleh Kapolda Sulut Irjen Pol. Drs Bambang Waskito dan Dir. Binmas Kombes Darwanto yang kehadirannya di acara ini diwakili oleh Wadir Binmas AKBP Meity Wongkar, selaku Pembina. Keikutsertaan ini juga merupakan hasil dukungan dari Ketua PD KBPP-Polri Sulut Vonnie Aneke Panambunan yang ikut hadir sebagi peserta dalam acara Rakernis Fungsi Binmas dan Rapimnas.

Tim KBPP-Polri Sulut terdiri dari Fice Montolalu(PD), Altin Mantiri dari Resor Minsel, Henny Sinaulan (PD), Decky Maskikit, dari Resor Manado, Joko Sukaemi (PD), Rubby Worek dari Resor Minut, Linda Lahamesang dari Resor Bolmong, Johanis Tentero dari Resor Minahasa, Julita Nelwan dari Resor Tomohon dan Novie Tangkudung dari Resort Bitung.(*)

Share Button

Sekda Minut Pimpin Rapat  Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Airmadidi,KLABATNEWSOK.com-Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Utara Ir Jimmy Kuhu MA, memimpin rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang diprakarsai oleh Dinas Pangan Minut yang dilaksanakan di pendopo kantor Bupati, Kamis (20/9) dengan peserta rapat dari
SKPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian juga turut dihadiri para Asisten, Camat dari 10 kecamatan dan para perwakilan Hukum Tua.

Sekda Jimmy Kuhu usai rapat, kepada wartawan mengatakan jika Rakor Dewan Ketahanan Pangan ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencari tahu kendala dan jalan keluar agar Minut tidak terjadi permasalahan pangan. “Ketersediaan pangan di Minut sangat diperlukan. Ini untuk mengantisipasi berbagai masalah yang akan terjadi seperti adanya bencana alam,” ujar Kuhu.

Untuk itu, kata Kuhu, sangat diharapkan adanya bantuan dari pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan agar bisa membantu menyukseskan program ketahanan pangan ini dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat atau petani untuk terus melakukan penanaman pangan. “Pemkab akan berdayakan pemerintah kecamatan untuk terus menghimbaukan ke petani agar melakukan penanaman pangan,” tandas Kuhu.

Diakui Kuhu, sampai saat, pola makan masyarakat masih lebih terfokus pada ketersediaan beras. Padahal, disertifikasi pangan untuk mendapatkan karbohidrat tidak hanya berasal dari beras saja, tapi juga bisa dari tanaman pangan lain seperti jagung, ubi dan sebagainya. “Ada sekitar 11 jenis pangan yang bisa menghasilkan karbohidrat dan bukan hanya dari beras saja,” ungkap Kuhu.

Kuhu menambahkan, setiap bulannya, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengambilan sampel harga atas kebutuhan hidup masyarakat. Rica, tomat, bawang dan beberapa kebutuhan pangan lainnya menjadi salah satu penyebab tingginya inflasi di daerah. “Inflasi yang tinggi harus kita antisipasi dengan melakukan penanaman pangan,” tambah Kuhu.

Kadis Pangan Minut, Ir Johana Manua mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan ketersediaan pangan yang ada saat ini dan akan datang. "Ini supaya ketersediaan pangan di Minut selalu terpenuhi,” tambahnya.(*)

Share Button

DPRD Minut Laksanakan Rapat Paripurna Ranperda APBD-P 2018

Airmadidi,KLABATNEWSOK.com-DPRD Minut melaksanakan rapat paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2018 yang dipimpin Ketua DPRD Minut Berty Kapojos dan Wakil Ketua Denny Wowiling dilaksanakan di ruang sidang DPRD Minut, Rabu 19 September 2018.

Dalam rapat paripurna ini, Fraksi PDI-P dibacakan oleh Altje Poli, Fraksi Gerindra Syntia Erkles, Fraksi Golkar Ellia M Tooy, Fraksi Demokrat oleh Vano Pangkerego, Fraksi Hanura Arlens Pungus dan Fraksi Restorasi Keadilan Indonesia Denni Sompie. Semua fraksi menerima rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2018 meskipun ada beberapa catatan yang harus dipenuhi oleh pihak eksekutif.

Semua fraksi meminta agar rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2018 ini bisa dilanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Untuk itu semua fraksi meminta pembahasan lanjutan nantinya bisa dilaksanakan secepatnya dan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan pun menyampaikan terima kasih atas beberapa catatan yang diberikan masing-masing fraksi untuk ditindaklanjuti pihak eksekutif. “Ini akan menjadi masukan yang baik untuk ditindaklanjuti. Namun untuk catatan fraksi untuk penghapusan aset RSUD, itu sudah dilaksanakan. Demikian juga soal Honda K2 akan dipertimbangkan untuk tahun depan agar bisa masuk dalam formasi CPNS,” tambah bupati.

Dalam rapat paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Ir Joppi Lengkong MSi, Forkopimda, kepala-kepala SKPD.(*)

Share Button

Kabupaten Minut Deklarasi Pemilu Damai 2019

Kauditan,KLABATNEWSOK.com-Forkopimda Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan KPU dan Bawaslu menggelar deklarasi Pemilu 2019 yang dilaksanakan di lapangan Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Selasa 18 September 2018.

Pemilu damai 2019 ini dengan pernyataan sikap bahwa 1. masyarakat Minut bertekad mewujudkan pemilu 2019 aman, damai dan sejuk. 2 masyarakat Minut bertekad untuk.
a. Menolak dan melawan politik uang;
b. Menolak dan melawan politisasi SARA;
c. Menyatakan stop fitnah dan ujaran kebencian di media sosial;
d. Menyatakan stop sebar berita bohong (HOAX) dan muatan provokasi di media sosial;
e. Menolak politisasi tempat ibadah.
3. Masyarakat Minut mendukung Polri untuk melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2019.

Dalam kegiatan deklarasi Pemilu Damai 2019 ini dihadiri ribuan masyarakat Minut. Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan pada kesempatan itu di hadapan masyarakat Minut mengatakan pada saat pemilu 2019 nanti masyarakat tidak saling menjatuhkan. “Jangan karena beda calon terus sudah saling baku cungkel antara saudara. Jangan seperti itu,” kata bupati.

Sebab lanjut bupati saat ini terdapat 355 calon sementara yang nantinya akan diumumkan pada 20 September ini dalam daftar calon tetap oleh KPU. Bupati menegaskan bahwa Pemkab Minut sepenuhnya mendukung jalannya pemilu 2019.

“Seperti yang tertulis di baliho kali ini seperti, tolak dan lawan politik uang, stop fitnah dan ujaran kebencian di media sosial, stop sebar berita bohong (HOAX) dan muatan provokasi di media sosial dan kami siap pemilu aman, damai dan sejuk,” tutur bupati Vonnie Panambunan.

Dalam deklarasi pemilu damai tersebut diadakan penandatanganan di spanduk oleh Forkopimda, KPU, Bawaslu, para camat dan hukumtua serta seluruh masyarakat yang hadir dan pembacaan ikrar untuk mewujudkan pemilu damai, aman dan seju. Juga menolak segala hal yang berpotensi mengganggu kelancaran serta stabilitas jalannya proses pemilu.(sem)

Share Button