Tuesday, 28 January 2020

Category: Minahasa

PDT NOCH MANDAGI DAN PDT DANIEL POLII BERPULANG, BUPATI JWS UNGKAPAN TURUT BERDUKA CITA

Tondano,KLABATNEWSOK.com – Warga Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) patut berduka. 2 (dua) orang hamba Tuhan yang juga menjabat Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah (BPMW) masing-masing Pdt Noch Marten Luther Mandagi STh, Ketua BPMW GMIM Tumompaso Satu dan Pdt Daniel Johan Polii STh MM, Ketua BPMW Tondano Dua telah berpulang ke pangkuan Bapa di Sorga.

Atas kedua peristiwa itu, Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi bersama Ketua TP PKK Dr Olga Sajow Singkoh MHUm bersama seluruh jajaran Pemkab Minahasa mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam untuk peristiwa tersebut.

Sebagai ungkapan duka dan rasa sepenanggungan dengan keluarga dan jemaat, Bupati Jantje Wowiling Sajow bersama ibu Olga Sajow-Singkoh dan jajaran melakukan lawatan duka di kediaman kedua tokoh GMIM ini.

Dalam kunjungan duka bagi Alm Pdt Noch Marten Mandagi, Bupati JWS bersama ibu Olga Sajow-Singkoh didampingi Kabag Adm Kesra Drs Arodi Tangkere MAP, Kabag Humas dan Protokol Agustivo Tumundo SE MSi, Kasubag Sosnaker Kesra Dedit Telaumbanua SPt, Kasubag Protokol Shanty Lengkong SSTP, Rohaniwan Pemkab Pdt Dr Geovanny Rorora DTh dan Camat Tompaso Ir Hengky Kaunang melawat almarhum yang disemayamkan di Gereja GMIM Efata Tompaso.

Bupati JWS menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian hamba Tuhan yang telah menghadap Sang Khalik ini.

Bupati JWS mengharapkan agar keluarga yang ditinggalkan kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat.

Agenda selanjutnya, Bupati JWS dan ibu Olga serta beberapa jajaran Pemkab melanjutkan lawatan duka bagi Alm Pdt Daniel Johan Poli, Ketua BPMW GMIM Tondano Dua di Gereja GMIM Riedel Wawalintoan.(yo_pa)

Adapun Alm Pdt Noch Marten Mandagi akan dikebumikan pada Selasa 10/2 di Sea, Kec Pineleng. Sementara Alm Pdt Daniel Johan Polii akan dimakamkan pada Rabu 11/2 di Danowudu Bitung.(morray pasulatan)

 

Share

MENKOPOLHUKAM APRESIASI SITUASI KEAMANAN DI MINAHASA

Tondano,KLABATNEWSOK.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Laksamana TNI ( Purn) Tedjo Edhy Purdijanto SH memberikan apresiasi atas kondusifnya situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Minahasa selama ini.

Hal tersebut disampaikan Menteri saat bersilahturahmi dengan Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi pada 8 Februari 2015 malam di Restoran City Ekstra Kalasey, Kecamatan Mandolang, Minahasa.

Menko Polhukam ke -12 di Negara Kesatuan RI ini memberikan apresiasi pula kepada Bupati Jantje Wowiling Sajow bersama jajaran Pemkab Minahasa, pihak TNI, Kepolisian, Camat, Lurah, Hukum Tua dan segenap elemen masyarakat se-Minahasa termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang telah berperan dalam menciptakan Minahasa Damai, Aman dan Nyaman selama ini.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijanto yang sedang melakukan kunjungan di Provinsi Sulawesi Utara bersama isteri tercinta Ny Yusfien Karlina ini, juga melakukan diskusi terbatas dengan Bupati Jantje Wowiling Sajow yang didampingi oleh beberapa tokoh masyarakat, akademisi dan tokoh pemuda di daerah ini.

Bupati JWS menyampaikan terima kasih atas kunjungan Menteri yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang dikenal tegas serta familiar ini.

Bupati JWS juga menguraikan berbagai konsep pembangunan Kabupaten Minahasa kepada Menteri sekaligus mengharapkan masukan, dukungan dan bantuan dalam pengembangan Kabupaten Minahasa ini, secara khusus dalam lingkup koordinasi Kementerian Negara di bawah pembidangan Menko Polhukam itu sendiri.(morray pasulatan)

Share

Pemerintah Kabupaten Minahasa Mengucapkan Selamat Hari Pers 2015

HPN 2015 PEMKAB MINAHASA copy

 

Share

BUPATI JWS MINTA SAT POL PP TEMPATKAN STAF DI TIAP SKPD

satpol ppTondano,KLABATNEWSOK.com – Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi minta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Minahasa untuk menempatkan staf Pol PP di tiap SKPD mulai minggu ini.

Hal tersebut disampaikan Bupati JWS pada Senin 9/2 di ruang kerjanya seteleh mendapat laporan dari para Kepala SKPD bahwa sudah banyak LSM yang mengatasnamakan pegiat anti korupsi mendatangi dan meminta serta memaksa para SKPD, dengan kata lain melakukan pemerasan.

Ditegaskan Bupati, bahwa untuk memberi rasa aman di setiap SKPD, Pemkab akan menempatkan Satpol PP di semua SKPD, terutama SKPD yang berpotensi di datangi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dan mengaku LSM tertentu.

Dalam beberapa pertemuan dan Rapat Dinas, Bupati JWS sering menegaskan untuk tidak perlu takut menghadapi siapapun yang mengatasnamakan LSM dengan maksud dan tujuan tertentu.

Diharapkan Bupati, agar seluruh jajaran Pemkab, para Kepala SKPD, Camat, termasuk para Kepala Sekolah untuk tidak melayani mereka atau oknum-oknum yang mengaku LSM, yang datang dan meminta-meminta sesuatu.

“Apabila masih yang mendatangi dengan membawa nama-nama itu, segera laporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian terdekat,” imbau Bupati seraya menambahkan saya sudah berkomitmen memimpin Minahasa tanpa korupsi. Bahkan anggaran Makan Minum (MAMI) yang menjadi hak Bupati direncanakan akan dihilangkan dari APBD. Dan itu sudah dilakukan ketika dana Anggaran MAMI tahun 2014 telah digeser menjadi jembatan untuk kepentingan public.

“Jadi, sebagai Bupati, saya minta segera melapor jika masih ada oknum-oknum yang mengaku LSM datang di tiap SKPD untuk tujuan tertentu,” kata Bupati terbaik pilihan rakyat Minahasa ini.(moray pasulatan)

 

Share

BUPATI JWS MINTA GURU HARUS BICARA MASALAH DUGAAN PEMOTONGAN TUNJANGAN SERTIFIKASI

GURU-SD okTondano,KLABATNEWSOK.com – Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi mengharapkan agar seluruh guru profesional penerima tunjangan sertifikasi di Kabupaten Minahasa untuk bersuara terkait adanya desas-desus dugaan pemotongan tunjangan sertifikasi guru di daerahnya.

Hal tersebut disampaikan Bupati JWS menanggapi adanya pemberitaan beberapa media mengenai dugaan pemotongan sertifikasi guru sedang didalami pihak Kejaksaan Negeri Tondano pada Sabtu 7/2 . Dikatakan Bupati, munculnya dugaan pemotongan dana sertifikasi guru ini perlu diluruskan atau diperjelas. JWS yang juga adalah guru meminta agar para guru di Minahasa harus bersuara, terkait apakah benar atau tidak adanya potongan sertifikasi guru tersebut.

“Bila saya melihat sistem penganggaran dan sistem pembayaran dana sertifikasi ini, rasanya tidak ada cela sedikitpun untuk terjadi pemotongan. Karena, setelah dana di kirim oleh Pemerintah Pusat masuk ke Bank daerah di Minahasa, langsung di transfer ke rekening guru masing-masing. Selama ini tidak pernah ada pengeluhan guru terkait potongan pada tunjangan sertifikasi,” ungkap Bupati.

Ditambahkannya, kalaupun ada pengeluhan biasanya karena keterlambatan yang disebabkan oleh prosedur. “Karena itu, saya berharap supaya nama baik atau image pendidikan di Minahasa baik, guru-guru harus bersuara, kalau perlu sampaikan secara terbuka supaya jelas. Saya sebagai Bupati akan mengambil tindakan tegas jika benar ada potongan,” kata Bupati sembari mempersilahkan penegak hukum menindak bila terbukti ada indikasi pemotongan dan diproses secara hukum. “Tapi saya jamin dan sangat-sangat yakin itu tidak ada. Kalau soal ada dana sisa sertifikasi, itu pasti ada karena ada guru pensiun dan sebagainya” jelas Bupati seraya menambahkan saya sudah berkomitmen untuk membangun Minahasa tanpa korupsi dan harus mendahulukan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi.(morray pasulatan)

Share

Dibuka Presiden Jokowi, Wakil Bupati Minahasa Hadiri Rakornas Penanganan Darurat Narkoba

Jakarta,KLABATNEWSOK.com- Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045 pada Rabu 4/5 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta.

Didampingi Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupatan (BNNK) Minahasa AKBP David Lembang, Wabup Ivan Sarundajang mengikuti Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar, beberapa Menteri Kabinet Kerja, Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Jaksa Agung HM Prasetyo dan para Gubernur, Bupati, Walikota serta Kepala BNN Provinsi, Kabupatan/Kota se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan jangan ada toleransi terhadap pelaku peredaran narkoba di Indonesia.

Dikatakan Presiden, setiap harinya terdapat sekitar 40 hingga 50 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Angka inilah yang selalu disampaikannya kepada Kepala Negara lain yang menanyakan tentang pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana narkoba di tanah air ini.

Menurut Presiden, sikap tegas diperlukan untuk menyelamatkan bangsa. Saat ini terdapat 4,2 juta jiwa pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi. Sementara total narapidana terkait narkoba ada 39 ribu orang, 63 orang di antaranya adalah terpidana mati, dan 118 orang lagi terpidana seumur hidup.

Ditambahkan Presiden, di tingkat internasional lndonesia telah menempati posisi ketiga dalam skala perdagangan Narkoba.

Dalam Rakornas ini, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijanto, Menkum HAM Yasona Laoly, Mendagri Tjahyo Kumolo dan Meneg Bappenas Andrinof Chaniago menjadi nara sumber pula.(Moreau pasulatan)

Share

Sekda Minahasa: Para PNS Harus Tingkatkan Disiplin dalam Bekerja

laantik 01Tondano,KLABATNEWSOK.com-Seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk para camat dan pegawai lainnya, diberikan pengarahan untuk meningkatkan disiplin di ruang sidang kantor bupati Minahasa, Jumat 6 Februari 2015

Mereka dikumpulkan dan mendapatkan pembinaan serta instruksi dari Sekda Minahasa Jeffry Korengkeng, beserta para asisten, inspektur, kepala BKDD dan Bappeda terkait penerapan sekaligus penegasan aturan kedisiplinan yang diatur pada pp 53 tahun 2010.

Pada kesempatan itu Jeffry Korengkeng mengatakan bahwa tahun 2015 ini, merupakan tahun penegasan terhadap aturan pp 53 tahun 2010, waktu lalu hanya diberikan teguran dan pembinaan, sekarang akan dilakukan penindakan.

“Sanksi yang bisa diberikan seperti PNS yang tidak hadir selama 5 hari misalnya, diberikan sanksi ringan, atau lebih lagi bisa sanksi sedang, bahkan terberat sampai pada pemecatan. Disiplin harus dilakukan konsisten, makanya harus disampaikan kepada pimpinan SKPD, agar menjadi contoh untuk para pegawainya, serta harus ada tindakan dari pimpinan jika ada pegawai yang melakukan pelanggaran dan malas masuk kerja,” jelas Korengkeng seraya menambahkan setiap minggu daftar hadir akan dikumpul di BKDD dan akan terus dipantau kedisiplinan pegawai, serta akan dimintakan tanggung jawab setiap kepala SKPD untuk terus meningkatkan disiplin.(yopa)

Share