Tuesday, 28 January 2020

Category: Minahasa

ROR-RD Tinjau Langsung Pengangkatan Eceng Gondok

Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi, dan Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi meninjau langsung Pengangkatan Eceng Gondok di setiap titik lokasi pengangkatan eceng gondok, pada Jumat 17 Januari 2020.

Pengangkatan eceng gondok berlangsung di 194 titik, di 27 Desa yang tersebar di 7 Kecamatan. yang di ikuti seluruh elemen masyarakat mulai dari TNI-Polri, Instansi Vertikal, Seluruh OPD di Pemkab Minahasa yang mengikutsertakan seluruh ASN dan THL, Ormas, Organisasi Gereja, Perbankan, pelaku usaha dan komponen masyarakat lainnya.

Bupati Minahasa dan Wakil Bupati Minahasa Turun Langsung dalam pengangkatan eceng gondok serta meninjau setiap titik, turut meninjau bersama, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf Slamet Raharjo SSos MSi bersama dengan jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa.

Bupati Minahasa pula meninjau beroperasinya bantuan alat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Total ada delapan alat yaitu lima eksavator ditambah satu watermaster dan dua kapal pengangkat eceng gondok.

Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi dan Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi sudah mencanangkan Pembersihan Eceng Gondok dengan tema “Lumeos In Lour Toundano”. Mari Kita Bersama-sama Mendukung dan Mensukseskan Gerakan Perangi Eceng Gondok demi Danau Tondano tercinta.

Yvi

Share

ROR-GK Konsultasi Penanganan Sampah dan Air Bersih

Bupati Minahasa Ir Royke O. Roring MSi (ROR), bersama Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Glady Kandouw SE (GK), melakukan konsultasi di Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, pada selasa 14 Januari 2020

Kedatangan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Minahasa diterima langsung oleh PLP Dirjen Cipta Karya Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilag, MEng. Sc, direktur PLP prasetyo dan Direktur air Minum Yuda Mediawan.

Melalui Juru bicara Pemerintah Kabupaten Minahasa Kepala Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Maya Marina Kainde, SH, MAP, menyampaikan, bahwa dalam konsultasi ini pemerintah kabupaten membahas tentang permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Minahasa.

“Konsultasi ini khususnya di Manembo untuk dilanjutkan dalam pembahasan Perda tentang persampahan di Kabupaten Minahasa. Selain itu juga di konsultasikan tentang penanganan air bersih di Kabupaten Minahasa yang sering menjadi keluhan masyarakat Minahasa.” Pungkas Kainde.

Yvi

Share

Ini Yang Diharapkan Sorongan Saat Hadiri Serah Terima 3 Camat

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Ir Ronald Sorongan MSi menghadiri Serah Terima Jabatan Camat Kawangkoan Utara dari Pejabat Lama Meidy Keintjem SPd, MM kepada Pejabat Baru Fabian Mendur, SPt, MM bertempat di KGPM Sidang Gloria Kiawa

Kemudian dilanjutkan dengan Serah Terima Jabatan Camat Langowan Utara dari Pejabat Lama Ir. Lendy Aruperes Kepada Pejabat Baru Ir. Liby Isye Supit
Di Kantor Kecamatan Langowan Utara

Selanjutnya, Serta Serah Terima Jabatan Camat Kakas, dari Pejabat Lama Jeffry Maisiouw SPt kepada Pejabat Baru Veky Rombot, S.Pt bertempat di Kantor Kecamatan Kakas, pasa Senin 13 Januari 2020

Dalam Sambutannya Sorongan menyampaikan
Jabatan yang diemban saat ini adalah berkat dari Tuhan.” Kepada para pejabat yang pada tanggal 6 januari yang lalu sudah dilantik oleh Bupati Minahasa dan Wakil Bupati Minahasa. Sebagai Aparatur Sipil Negara adalah hal yang lumrah apabila dihadapkan dengan mutasi atau rolling.” Katanya.

“Atas nama pemerintah kabupaten Minahasa, Bupati Ir. Royke Octavian Roring, MSi dan Wakil Bupati Robby Dondokambey, SSi menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pejabat/Camat sebelumnya yang sudah berkarya dan berbakti di kecamatan yang ada.” Katanya lagi.

Diapun mengharapkan kinerja ditempat yang baru lebih ditingkatkan.” Selamat menjalankan tugas, terus bangun sinergitas antara perangkat desa, hukum tua, tripika, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang ada.

“Tetap berinovasi dan berkreasi untuk membangun minahasa semakin hebat kedepan.Terus tunjukan Loyalitas, dedikasi, kerja cepat, tulus, ikhlas dan disiplin. Mari terus mendukung program pemerintah, termasuk didalamnya Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, juga untuk turut dalam kerja bakti membersihkan dan mengangkat eceng gondok didanau tondano.”

Diharapkannya pula Program Pemerintah yang sudah dicanangkan yaitu Pelestarian Danau Tondano dengan tema Lume’os in Lour Toudano wajib disosialisasikan kepada masyarakat. Baik itu melalui baliho, stiker, maupun media sosial.

“Di era 4.0 ini, kepada seluruh ASN harap dapat menjaga nama baik pimpinan dan instansi serta bijaklah dalam menggunakan media sosial.” Pungkasnya.

Turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr Denny Mangala MSi, Asisten Administrasi Umum Frits Muntu, SSos, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs Moudy Pangerapan MAP, Kepala Dinas Sosial Royke Kaloh SH, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jeffry Tangkulung, SH MAP, Jajaran Pemerintah kecamatan dan Hukum Tua.

Yvi

Share

Jokowi dan Rektor Unima Dimenangkan

Setelah menjalani kurun waktu tiga bulan masa persidangan, akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengalahkan gugatan Rommy Rumengan selaku Ketua LSM Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) terhadap tergugat yakni Presiden Jokowi beserta Rektor Unima Julyeta Runtuwene selaku pihak intervensi, Rabu 8 Januari 2020.

Kuasa Hukum Rektor Unima James Karinda, didampingi tiga rekannya Stenly Lontoh, Prima Angkow dan Percy Lontoh, mengatakan, bahwa putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat nomor 180/Pdt.G/2019/PN Jkt-Pst telah mengalahkan gugatan Rommy Cs atas nama PAMI.

“Gugatan Rommy Cs ditolak karena terbukti bahwa SK pengangkatan rektor UNIMA dan SK tentang penetapan hasil penilaian ijazah pendidikan tinggi lulusan luar negeri, serta SK pengangkatan guru besar atas nama Julyeta Runtuwene adalah sah dan legitimasi,” tegas Karinda usai pembacaan putusan di PN Jakarta Pusat.

Ditambahkan Kuasa Hukum Rektor Unima Stenly Lontoh yang juga merupakan Direktur LKBH NEOMESIS, bahwa pihak Rommy Rumengan sebagai LSM PAMI juga pernah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan nomor perkara: 6/P/FP/2019/PTUN-JKT, dimana gugatan tersebut meminta SK penyetaraan ijazah dan SK pengangkatan guru besar rektor Unima dibatalkan, namun hasil gugatan tersebut tetap dikalahkan juga oleh majelis hakim PTUN Jakarta Pusat.

“Sekarang dengan tidak adanya putusan lembaga peradilan yang menyatakan ijazah Rektor Unima Julyeta Runtuwene adalah palsu, maka semua tuduhan-tuduhan tersebut merupakan pelanggaran hukum murni dan telah merugikan klien kami dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.

Para pengacara ini berharap semua pihak dapat menghormati putusan pengadilan. “Akan sangat tidak baik jika institusi pendidikan Unima terbawa-bawa hanya karena kepentingan politik oknum semata,” kata Prima Angkow pengacara yang sekarang lebih banyak berkiprah di Jakarta.

Pihak kuasa hukum pun ikut menyayangkan tindakan Ombudsman RI yang terlalu dini mengeluarkan rekomendasi. “Tuduhan ORI yang menyatakan studi doktoral S3 dan SK penyetaraan ijazah luar negeri serta SK pengangkatan guru besar atas nama Julyeta Runtuwene bahwa maladministrasi sangatlah prematur dan tidak beralasan,” katanya.

“Sebab ORI dalam rekomendasinya tidak sempat memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti serta dokumen pendidikan doktoral yang dikeluarkan oleh pemerintah dan universitas di Perancis tempat Julyeta Runtuwene mengikuti studi doktoral. Lain dari pada itu rekomendasi ORI terkesan mengabaikan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 26 tahun 2009 junto peraturan ditjen-dikti nomor 82 tahun 2009 yang mengatur tentang tata cara penyetaraan ijazah lulusan luar negeri,” jelasnya.

Dikatakannya, perlu ditegaskan bahwa berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa jika program studi, gelar dan nama universitas terdapat dalam laman Ditjen Dikti atau buku yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti, maka penyetaraan dapat dilakukan oleh pengguna lulusan.

Tak hanya itu saja, kuasa hukum Julyeta Runtuwene ikut membeberkan bahwa, rekomendasi ORI nomor 0001/Rek/0834.2018/V/ 2018 yang pada intinya menyatakan ijazah Julyeta Runtuwene maladministrasi adalah rekomendasi yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali.

Karena objek perkara yang diperiksa oleh ORI sewaktu melakukan pemeriksaan sudah lebih dari dua tahun serta ORI tidak pernah mempertimbangkan bukti/dokumen dan keabsahan pendidikan S3 yang dimiliki Rektor Unima Julyeta Runtuwene.

Selain itu rekomendasi ORI adalah cacat hukum karena objek laporan LSM PAMI yang diperiksa oleh ORI, yaitu SK penyetaraan ijazah luar negeri, dan SK pengangkatan guru besar atas nama Julyeta Runtuwene, kedua surat keputusan tersebut diterbitkan pada tahun 2010.

Jika dikaitkan dengan kewenangan ORI untuk memeriksa objek sengketa berdasarkan rumusan Pasal 24 ayat 4 undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ORI sangat jelas bahwa objek sengketa tersebut sudah tidak dapat diperiksa oleh ORI karena Objek sengketa sudah terbit selama enam tahun (daluarsa) pada waktu laporan diajukan PAMI kepada ORI dengan demikian rekomendasi ORI tersebut cacat hukum,” jelasnya.

Sementara kuasa hukum lainnya Percy Lontoh menambahkan, sebagai efek jera dan pembelajaran bagi pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Unima dan klien mereka Julyeta Runtuwene pihaknya sudah melakukan upaya hukum dengan melaporkan para oknum-oknum tersebut di Polda Metro Jaya.

“Saat ini proses pemeriksaan sudah pada tahap penyidikan. Kami berharap dalam waktu yang tidak begitu lama oknum-oknum yang kami laporkan dapat dibawa ke meja persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakannya, hal ini dilakukan hanya untuk memberi efek jera dan pembelajaran agar setiap masyarakat atau LSM tidak sembarangan melakukan fitnah, dan pencemaran nama baik kepada seseorang, baik dalam bentuk aksi demo maupun di media sosial.

Ikut hadir dalam pembacaan amar putusan PN Jakarta Pusat yaitu kuasa hukum tergugat (Presiden Jokowi) yang diwakili oleh Kejaksaan Agung RI sebagai Jaksa, Pengacara Negara Rio Aditya, Hanifa, Silvia Taktanawati dengan majelis hakim yaitu Dety Endah, Desbenneri Sinaga serta Robert Gelarc.

Yvi

Share

Kunjungi Kantor Pusat BPJS, Pemerintah Minahasa Minta Tinjau Kenaikan Iuran

Pemerintah Kabupaten Minahasa melakukan Kunjungan Kerja Ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, pada jumat 10 Januari 2020 pasca kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan diketahui dari 23.000 menjadi 42.000 menjadi persoalan bagi seluruh daerah di Indonesia yang menerapkan sistem UHC (Universal Health Coverage), dimana beban APBD akan sangat berat bagi Daerah termasuk Kabupaten Minahasa.

Karena itu, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Minahasa, dalam hal ini Bupati Ir Royke Octavian Roring MSi, Wakil Bupati Robby Dondokambey SSi, Ketua DPRD Glady Kandouw SE, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Denny Mangala, M.Si dan perwakilan camat serta Kepala Desa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Yang disampaikan antara lain agar BPJS dan Pemerintah Pusat meninjau kembali kenaikan iuran BPJS kesehatan, memberikan subsidi bagi daerah dalam pembayaran iuran bpjs ataupun memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengcover melalui program UHC dalam beberapa bulan dan selanjutnya akan diverifiksasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Aspirasi tersebut diterima oleh Pejabat BPJS Kesehatan dan akan dibahas internal untuk selanjutnya hasilnya akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.

Yvi

Share

Sekda Sorongan Pimpin Pengangkatan Eceng Gondok

Penjabat (Pj) Sekda Ir Ronald Sorongan MSi Pimpin Apel Pengangkatan Eceng Gondok, Dilanjutkan dengan Peninjauan langsung di setiap titik lokasi pengangkatan eceng gondok, pada Jumat 10 Januari 2020.

Pengangkatan eceng gondok berlangsung di 194 titik, di 27 Desa yang tersebar di 7 Kecamatan. yang di ikuti seluruh elemen masyarakat mulai dari TNI-Polri, Instansi Vertikal, Seluruh OPD di Pemkab Minahasa yang mengikutsertakan seluruh ASN dan THL, Ormas, Organisasi Gereja, Perbankan, pelaku usaha dan komponen masyarakat lainnya.

Pj Sekda Turun Langsung dalam pengangkatan eceng gondok serta meninjau setiap titik, Dia mengatakan bahwa pengangkatan eceng gondok saat ini adalah sebagai tindak lanjut dari pencanangan revitalisasi danau Tondano yang telah dicanangkan Bupati Minahasa Ir. Royke Octavian Roring MSi pada tanggal 6 januari 2020.

“Kami berterima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang ikut serta dalam pengangkatan eceng gondok ini, saya berharap masyarakat akan tetap menopang pemerintah bekerja sama untuk menyelamatkan danau tondano,” Pungkas Sorongan.

Yvi

Share

Pemerintah Minahasa Memberikan Bantuan Warga Kawanua di Jakarta dan Sangihe

Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi IPU Bersama Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Menyerahkan Bantuan Kepada Korban bencana banjir warga kawanua yang tinggal di Jakarta, pada kamis 10 januari 2020.

Bantuan di Serahkan langsung kepada Pengurus DPP Kerukunan Keluarga Kawanua, Penasehat Max Boseke, Di Jalan Rawasari Kompleks Warga Kawanua yang terkena bencana banjir.

Turut Menyerahkan Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi MM, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Glady Kandouw, Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Fenny Ch M. Roring-Lumanauw, Asisten 1 Kabupaten Minahasa Denny Mangala.

Bupati menjelaskan, pemberian bantuan sosial ini merupakan bentuk dari kepedulian Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam meringankan sedikit beban yang diterima oleh korban bencan banjir, serta keseriusan pemerintah dalam membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Pada Hari Ini juga, Jumat 10 Januari 2020, Menyerahkan Bantuan peduli Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Kepulauan Sangihe. bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pemkab Minahasa diwakili oleh Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Nofry Lontaan, bersama Kadis Sosial Royke Kaloh, Kabag Perencanaan dan Keuangan Setdakab Minahasa Janny Kaunang, dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Minahasa Charles Woy, Pemkab Minahasa menyerahkan Bantuan Dana bagi Korban Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, bantuan dana sebesar 50 juta rupiah diterima oleh BPBD Kabupaten kepulauan Sangihe Tegubayu Hamel, ST (mewakili Pemkab Kepulauan Sangihe).

Yvi

Share