Sunday, 25 August 2019

Category: Pemprop Sulut

RSJ Ratumbuysang Lakukan Pendampingan Bagi Korban Bencana

1691jgkhManado,KLABATNEWS-Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. VL Ratumbuysang Propinsi Sulawesi Utara dibawa kepemimpinan dr Jemmy Lampus, melakukan upaya pendampingan dan motivasi kepada keluarga yang mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi beberapa pekan lalu di Kota Manado. Baik yang terkena bencana secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikatakan Direktur RSKD Ratumbuysang Prov. Sulut dr. Jemmy Lampus di sela-sela kunjungan Komisi IX DPR-RI di Bandara Sam Ratulangi Manado, Rabu (29/1).

Menurut dokter yang akrab dengan wartawan ini, pihak RS Ratumbuysang yang dipimpin bersama 8 tenaga psikolog dan 38 tenaga kesehatan jiwa dokter maupun perawat terlatih, sudah turun melakukan pendampingan sejak musibah bencana alam yang melanda Kota Manado.

“Kami setiap hari turun lapangan untuk melakukan pendampingan yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan umum secara mobile kepada keluarga-keluarga yang mengalami gastritis yang kemungkinan besar dipicu oleh kondisi mental yang labil akibat hantaman bencana banjir bandang dan tanah longsor, sampai saat ini pasien rawat jalan sudah ada lima kasus yang sedang kami tangani,” ungkap Lampus sembari menambahkan, dalam melaksanakan tugas, kami juga akan bekerja sama dengan organisasi profesi seperti dokter ahli psikiatri, psikolog dan perawat kesehatan jiwa.(rht)

Share

Kansil: Peran Inspektorat akan Terus Diperkuat

imagesManado,KLABATNEWS-Tahun 2014, peran Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sebagai Auditor Internal, akan terus diperkuat. Karena lembaga ini telah diserahi tugas penuh untuk melaksanakan tugas dalam bidang pengawasan. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd di hadapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Sulut, Kamis (30/1) di Aula Kantor Inspektorat Sulut.

“Terkait dengan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Tahun 2013 yang dilakukan Tim Koordinasi dan Supervisi KPK (Korsut KPK), BPK-RI, Irjen Kemendagri dan Inspektorat Provinsi Sulut. Karena itu, SKPD yang belum menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan 2013 segera menyelesaikannya, karena auditor internal saat ini sedang berada di lapangan guna membantu saudara, atau mungkin sudah ditindaklanjuti tapi belum diperbaiki, kiranya juga segera diselesaikan, sebab bulan Februari 2014 hasil temuan itu semuanya sudah dituntaskan, dan hal ini sudah menjadi tekad kita semua untuk tetap mempertahankan predikat Opini WTP,” tegas orang nomor dua di Pemerintah Propinsi Sulut.

Wagub juga mengajak, seluruh SKPD harus mempercayai pengawasan yang dilakukan Inspektorat, sebab pemeriksaan yang dilakukan itu merupakan salah satu bentuk tindak pencegahan agar tidak terjadinya korupsi di SKPD. “Bapak Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang dalam waktu dekat akan melakukan MoU dengan instansi yang dipimpin oleh Drs Mecky M Onibala Msi,” ungkapnya.

MoU tersebut menurutnya sebagai bentuk dukungan moril dari orang nomor satu di Sulut dalam upaya memperkuat pemberdayaan lembaga ini dalam kiprahnya menjalankan tugas pengawasan di lapangan. “Namun dari hasil pemeriksaan masih ada temuan, maka yang bertanggung jawab adalah Inpektorat sendiri, sebab tugas pengawasan itu telah diberikan sepenuhnya kepada meraka,” tandas Kansil.

Sementara itu inspektorat Provinsi Mecky Onibala didampingi oleh Sekretaris Inspektorat Meike Sendow SE menyebutkan, tiga SKPD yang terkena bencana banjir bandang pekan lalu, Dinas Sosial, Dinas PU dan Badan Perpustakaan Daerah, dokumen pertangungjawaban termasuk aset yang rusak maupun aset yang terbawa oleh banjir bandang sudah dibuat berita acara pada Rabu pekan lalu, baik dari Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan maupun dari BPK.

“Saya memberi apresiasi terhadap 9 SKPD yang sudah menuntaskan hasil temuan pemeriksaan 2013. Ke-9 SKPD antara lain Badan Diklat, BKP, BLH, Sat. Pol-PP dan Badan Pengelola Perbatasan,” ungkap mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut, sembari berharap, agar SKPD tidak segan-segan memanfaatkan aparat pemeriksa internal inspektorat yang ada, sebab kehadiran mereka bukan untuk mencari-cari kesalahan melainkan akan membantu memperbaiki semua dokumen administrasi termasuk di dalamnya aset yang ada.(rht)

Share